Dana hibah dikorupsi, Pakde Karwo evaluasi kucuran uang ke Kadin
Merdeka.com - Dua petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah Rp 20 miliar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, pemerintah provinsi akan mengevaluasi pemberian dana hibah. Dua petinggi Kadin Jawa Timur yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut adalah Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra.
"Kita akan evaluasi pemberian dana hibah ke Kadin. Tidak perlu sampai moratorium," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (23/2).
Dikatakan Soekarwo, keputusan Pemprov Jawa Timur mengevaluasi pemberian dana hibah tersebut, merupakan salah satu upaya memperketat pengawasan pemakaian.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Sebab, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengaku khawatir akan kembali terjadi penyalahgunaan anggaran oleh oknum tertentu hingga rentan terjadi korupsi. Padahal, anggaran itu sendiri, kata dia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Meski sesuai undang-undang, beberapa kasus penyelewengan dana hibah, murni karena kesalahan penggunanya. Untuk itu, perlu pengawasan lebih ketat, dengan harapan tidak ada lagi penyelewengan soal dana hibah itu," harap Soekarwo.
Dijelaskan mantan Sekdaprov Jawa Timur ini, beberapa antisipasi meminimalisir terjadi dugaan penyelewengan anggaran seperti yang tengah disoroti pihak Kejati itu di antaranya, menggandeng inspektorat di kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Selain itu, juga menambah jumlah pendamping dengan harapan pengawasan bisa lebih ketat. Kemudian, setiap bantuan yang dikucurkan, akan dilakukan pengecekan lapangan, tidak dilakukan secara sampling.
"Semua akan disurvei untuk melihat kondisi di lapangan. Unsur pengawas diperkuat dan akan ditentukan oleh perguruan tinggi dari Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang," ucapnya.
"Dana hibah itu anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar penggunaannya tidak diselewengkan, harus benar-benar diawasi dan harus benar-benar sampai kepada yang berhak," tandasnya.
Seperti diketahui, pekan lalu, pihak Kejati Jawa Timur, menetapkan dua petinggi Kadin Jawa Timur, yaitu Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra sebagai tersangka. Dua orang ini, diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Biro Ekonomi Pemprov Provinsi Jawa Timur senilai Rp 20 miliar di Tahun 2012/2013. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.
Baca SelengkapnyaDalam rangkaian penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaPDIP tak menyangka Kevin yang terlihat baik berani melakukan korupsi. PDIP segera memecat Kevin.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaDengan banyaknya sorotan publik terhadap kasus KONI Mataram ini, pihaknya perlu untuk melakukan pemantauan.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaPublik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya