Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPP PSI kampanyekan aksi tolak politik uang di Pilkada Serentak 2017

DPP PSI kampanyekan aksi tolak politik uang di Pilkada Serentak 2017 Grace Natalie. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kampanyekan aksi Solidaritas Antipolitik Uang (SAPU). PSI menilai politik uang (money politic) sebagai suatu hal yang mencederai alam demokrasi di suatu negara khususnya di Indonesia.

"Meskipun kami bukan partai peserta pemilu, tapi kami bergerak dan mengajak masyarakat ayo kita menolak politik uang. Tentu saja ini butuh partisipasi dari masyarakat, kami menginisiasi SAPU, mekanisme pelaporannya, mulai dari Customer Service dan Komunikasi," ungkap ketua umum PSI, Grace Natalie saat berada di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Grace menambahkan, politik uang diibaratkan sebuah sel kanker yang lama kelamaan menggerogoti politik di Tanah Air, membunuh demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum (pemilu).

"SAPU adalah cara PSI memastikan Pilkada berlangsung secara jujur dan adil. Dengan mengajak masyarakat terlibat mengawasi proses pemungutan suara," kata dia.

Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia, lanjutnya, PSI mengajak serta masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya hajat politik di Indonesia itu. Bahkan masyarakat bisa langsung melaporkan jika terjadi tindakan kecurangan selama pilkada berlangsung.

"PSI akan memberikan kompensasi kepada siapapun yang berhasil menangkap tangan orang atau kelompok yang mencoba menyuap untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam masa tenang dan saat pencoblosan," pungkas Grace.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan
Bawaslu: Politik Uang Sanksinya Berat, Bisa Dipenjara 72 Bulan

Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana

Baca Selengkapnya
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
Suara PSI Naik Drastis, Grace: Tambah dan Kurang Selama Rekapitulasi Wajar, Jangan Giring Opini
Suara PSI Naik Drastis, Grace: Tambah dan Kurang Selama Rekapitulasi Wajar, Jangan Giring Opini

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Baca Selengkapnya
Suara PSI Naik Drastis di Real Count KPU, Grace Natalie Minta Tak Ada Penggiringan Opini
Suara PSI Naik Drastis di Real Count KPU, Grace Natalie Minta Tak Ada Penggiringan Opini

Berdasarkan real count KPU per Sabtu, 2 Maret 2024 pukul 12.00 WIB, suara PSI ada di angka 3,13 persen.

Baca Selengkapnya
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik

PSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Timses RK-Suswono Janjikan Hadiah Besar Jika Warga Berani Laporkan 'Serangan Fajar'
Timses RK-Suswono Janjikan Hadiah Besar Jika Warga Berani Laporkan 'Serangan Fajar'

Ariza bilang, hal ini dimaksudkan agar kontestasi Pilkada Jakarta jelang pencoblosan 27 November 2024 berlangsung tertib.

Baca Selengkapnya
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye
KPU Rancang Aturan Penundaan Pelantikan Bila Calon Kepala Daerah Tidak Lapor Dana Kampanye

Aturan main itu dibuat untuk pasangan calon yang tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya