DPR usul Wiranto dan Panglima Gatot bahas pembelian 5000 senpi ilegal

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengusulkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto duduk bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Budi Gunawan membahas dugaan pembelian 5000 pucuk senjata api legal.

Agus mengatakan, permasalahan pembelian tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah. Terlebih sebelumnya, Wiranto menyebut ada masalah komunikasi yang tak tuntas terkait pembelian senjata api itu.

"Seyogyanya begitu (duduk bersama). Tapi sekali lagi kita serahkan kepada pemerintah karena itu masih dalam lingkungan pemerintah sehingga untuk menyelesaikan hal-hal apalagi miskomunikasi yang ada," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Menurutnya, Gatot, Wiranto dan Budi pimpinan lembaga terkait lainnya harus menjelaskan kepada publik terkait masalah komunikasi itu. Hal ini agar menghindari opini adanya tendensi politik mengingat tahun 2018 sudah masuk persiapan Pilpres 2019.

"Duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR masalah miskomunikasi tersebut karena jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja baik pemerintah maupun kita seluruhnya," tegasnya.

Kendati demikian, Agus menyerahkan penyelesaian masalah komunikasi ini kepada pemerintah dan lembaga terkait.

"Tentunya yang terbaik kita serahkan pada pemerintah. Ini kan masih dalam tubuh pemerintah sendiri. Antara panglima dan BIN, dan lain sebagainya. Ini kan masih dalam lingkup pemerintah," tukasnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah adanya lembaga di luar TNI dan Polri yang memesan 5.000 pucuk senjata dari luar negeri. Wiranto menjelaskan yang terjadi sesungguhnya ialah adanya pembelian 500 senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen oleh BIN.

Pembelian 500 senjata ini, kata Wiranto, tak perlu izin atau kebijakan dari Presiden.

"Prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu kebijakan Presiden secara khusus. Tidak perlu libatkan Presiden," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (24/9) sore.