IPW Nilai Bujuk Rayu Jadi Penyebab Personel TNI/Polri Membelot ke KKB Papua
Merdeka.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pelanggaran atau pembelotan yang belakangan ini dilakukan oleh anggota TNI-Polri seperti membantu maupun bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, karena adanya bujuk rayu.
"(Pembelotan anggota TNI-Polri karena adanya) Bujuk rayu dan sentimen kedaerahan yang salah kaprah," kata Neta saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/4).
Ia pun memberi contoh, bujuk rayu yang dimaksudnya itu yakni salah satunya bakal dianggap sebagai pahlawan jika mau bergabung bersama dengan KKB.
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Bagaimana cara PPPK direkrut di Sumut? PPPK: Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
"Di antaranya yang bersangkutan dianggap sebagai pahlawan jika mau berjuang bersama KKB, padahal KKB adalah kelompok kriminal dan bukan patriot. Karena yang mereka bunuh adalah warga sipil yang tidak berdosa," ungkapnya.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh anggota TNI-Polri dengan membantu maupun bergabung dengan KKB Papua telah melukai anggota lainnya dan juga bangsa Indonesia.
"Kasus ini harus menjadi pelajaran dan introspeksi bagi para elit TNI-Polri untuk terus mengingatkan para pimpinan TNI-Polri di Papua agar terus melakukan pembinaan maksimal agar para prajuritnya tidak mudah termakan bujuk rayu KKB untuk melakukan pengkhianatan," jelasnya.
"Pola-pola pendekatan juga perlu dimaksimalkan oleh masing-masing pimpinan unit kepada anak buahnya agar soliditas tetap terjaga," sambungnya.
Segala bentuk atau tindakan yang membantu KKB, papar Neta, akan membawa dampak negatif bagi TNI-Polri dan terutama masyarakat luas.
"Sebab pembelotan itu membawa ancaman baru bagi situasi keamanan di Papua. Dari pantauan IPW tidak ada fenomena khusus di balik aksi pembelotan tersebut selain hanya disebabkan oknum TNI-Polri itu terkena bujuk rayu KKB," paparnya.
Ia pun berharap, tidak ada lagi anggota TNI-Polri yang melakukan pelanggaran dengan membantu dan bergabung bersama KKB.
"IPW meyakini bahwa oknum yang membelot nantinya akan menyesal setelah mengetahui situasi yang sebenarnya di KKB. Sebab apa yang mereka bayangkan tentang KKB tidak sesuai dengan kenyataan. Meski demikian pembelotan itu harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang," tutupnya.
Kasad Benarkan Pembelotan Personel TNI
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan, seorang prajurit TNI yang bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua meninggalkan seluruh atribut dan senjatanya. Namun ada sejumlah amunisi yang dibawa sebelum akhirnya menghilang.
"Senjata dia tinggal, tetapi dua magasin dengan isi 70 butir amunisi 5,56 milimeter itu yang dibawa. Sampai sekarang proses masih terus kita tangani," katanya di Puspom TNI AD, Jalan Sultan Raya, Jakarta Selatan, Selasa (20/4).
Dia menyebut, pihaknya mengevaluasi peristiwa membelotnya prajurit TNI AD tersebut. Dari rekam jejaknya, anggota itu masuk pada 2015 lalu di usia 24 tahun.
"Lahir dan besar di Wamena dan ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalyon infantri di Jawa Tengah," jelasnya.
Pada Februari 2021 lalu, lanjut Andika, infantri yang menaungi prajurit tersebut menjalankan tugas di Papua. Sekitar tanggal 12 Februari, atasan mendapati dia meninggalkan pos tugas.
"Beberapa pasal sudah kita kenakan termasuk THTI atau Tidak Hadir Tanpa Izin yang setelah 30 hari kita sudah bisa memecat yang bersangkutan. Tetapi pencarian ke yang bersangkutan terus dilakukan baik secara fisik maupun elektronik. Dan saya dapat laporan keberadaan tapi masih secara umum ada di Papua," tutup Andika.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penangkapan terhadap Marthen Iba ini merupakan hasil sweeping yang dilakukan oleh TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar onar di Bumi Cendrawasih. Mereka terus memancing petugas hingga kerap terjadi baku tembak
Baca SelengkapnyaKapolres menyebut video itu untuk menjatuhkan institusi Polri dan memecah belah TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaKadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan kedepan Pomdam Brawijaya akan mendalami motif pelaku
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengakui penyiksaan terhadap anggota KKB itu adalah sebuah pelanggaran.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaAda indikasi salah satu dari oknum tersebut memiliki hubungan keluarga dengan pelaku lainnya
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaAparat gabungan dari TNI Polri melakukan penggerebekan markas KKB di Yahukimo Papua.
Baca Selengkapnya