Membaca Motif 13 Prajurit TNI Aniaya KKB di Papua, Apa Pemicunya?

Teka-teki motif dibalik penyiksaan yang menimpa anggota KKB dilakukan 13 prajurit TNI AD dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya masih menyimpan tanda tanya.

Dengan proses Pomdam III/Siliwangi yang masih berjalan sampai saat ini.

"Dalam sebuah kekerasan kolektif, yang dilakukan oleh aparat sekalipun, ada beberapa hal yang mereka alami dan kemudian menggerakkan mereka melakukan kekerasan," kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (26/3).

Pertama, Fahmi melihat ada sebuah pemicu yang kemudian ada identifikasi dan ada peran sosial yang dirasakan para prajurit. Sehingga dalam konteks video yang viral itu, kekerasan itu pun terjadi.

Kemudian, Fahmi mengatakan adanya pandangan dari prajurit yang merasa di hadapan mereka saat itu adalah musuh,
anggota KKB yang selama ini telah mempersulit mereka, mengganggu masyarakat dan mengancam kedaulatan negara.

"Itu menjelaskan 'penghakiman' yang dilakukannya. Sama seperti sebagian masyarakat kita yang masih berusaha menghajar maling yang kena OTT. Sudah 'diamankan'-pun masih ada saja yang coba 'nggebuki' sampai remuk," tambahnya.

Meski begitu, Fahmi menyatakan setiap prajurit harus tetap memiliki ukuran yang bijak. Kapan sebuah tindakan atau kekerasan disebut sebagai sesuatu yang heroik dan kapan disebut sebagai gegabah.

"Itulah juga mengapa ada tes mental psikologi dalam rekrutmen personel. Karena mereka memang mestinya tak boleh mudah terpengaruh situasi," tuturnya.

Soal TNI Minta Maaf

Di sisi lain, Fahmi juga menanggapi soal permintaan maaf secara verbal yang diucapkan TNI atas insiden penyiksaan itu bisa berdampak lebih baik. 

"Dengan menggelar proses hukum yang fair bagi para pelaku dan memberikan sanksi juga pada para pimpinan yang bertanggungjawab," tuturnya.

Fahmi juga menyatakan sebuah kesalahan tetaplah kesalahan. Bahwa KKB juga kerap menyerang anggota TNI dan melakukan kekerasan terhadap warga, itu tidak bisa dianggap wajar.

"Mewajarkan tindak kekerasan oleh anggota TNI. Tindakan KKB memang tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan, tapi caranya adalah dengan upaya penegakan hukum juga," kata dia.

Dalami Motif

Sebelumnya, Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan kedepan Pomdam Brawijaya akan mendalami terkait dengan motif penyiksaan yang dilakukan para prajurit tersebut.