Mengenal Maria Ulfah, tokoh emansipasi wanita asal Banten

Merdeka.com - Beberapa hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan Ratu Atut Chosiyah . Gubernur Banten itu disangka melakukan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi ( MK ).

Selain itu, Atut juga diduga melakukan korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) Provinsi Banten. Atut mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Ironis memang, sebagai seorang tokoh perempuan malah terlibat kasus korupsi. Terlibatnya Atut dalam kasus suap ini mencoreng Banten. Padahal, dulu Banten dikenal melahirkan tokoh-tokoh perempuan hebat seperti Maria Ulfah Santoso.

Maria Ulfah, lahir di Serang, Banten, pada 18 Agustus 1911. Dia merupakan anak dari pasangan Raden Mochammad Achmad dan Chadidjah Djajadiningrat.

Walaupun tergolong orang mampu, Maria Ulfah tetap membuktikan dirinya dapat berbakti pada bangsa dan negara. Bahkan, perempuan ini menjadi tokoh perjuangan kaum perempuan di Indonesia. Lalu, siapakah sebenarnya Maria Ulfah?

Tokoh Emansipasi Wanita

Selain R.A Kartini, Maria Ulfah juga berjuang untuk kaum perempuan. Dia menjadi pemula dalam sejarah awal kemunculan pelajar perempuan sekaligus aktivitas publik perempuan Tanah Air.Bahkan, dia memilih untuk kuliah dalam bidang studi hukum. Karena menurut Maria, kedudukan wanita secara hukum masih sangat lemah sehingga perlu diperbaiki.Maria Ulfah menjadi pencetus gerakan-gerakan perkumpulan perempuan yang ada di Indonesia. Figurnya dalam sejarah Indonesia modern sangat sulit diabaikan. Maria merupakan sosok artikulatif yang mengoperasionalkan gagasan-gagasan Kartini mengenai aktualitas kaum perempuan.Maria bisa dibilang menjadi penarik gerbong aktivitas dan arus pemikiran organisasi perempuan Indonesia modern. Bahkan, Maria menjadi perempuan pertama peraih gelar Master dan sarjana hukum.

Menteri Sosial RI

Maria pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pertama RI pada Kabinet Sjahrir II. Dengan masa jabatan 12 Maret 1946 – 26 Juni 1947.Perjalanannya menjadi menteri sosial sangat panjang. Dengan diawalinya hijrah ke Belanda untuk menempuh gelar master hukumnya. Setelah itu bertemu dengan Sjahrir dan menjadi salah satu kepercayaan Soekarno dan Mohammad Hatta.Bahkan, Maria Ulfah menjadi salah satu saksi pendirian Negara Republik Indonesia. Dia juga turut ambil bagian dalam menyusun konstitusi Republik Indonesia.Mantan Ketua Dewan Film Nasional ini menjadi anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dalam proses perumusan terakhir dasar negara yang dilakukan pada persidangan kedua mulai 10 Juli 1945 itu dibahas rencana UUD, termasuk soal pembukaan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.Panitia ini diketuai oleh Soekarno dengan anggota-anggota lainnya seperti Agus Salim, Supomo, Wachid Hasjim, Husein Djajadiningrat, Sukiman, termasuk Maria Ulfah.

Menjadi pengusul Linggarjati

Maria Ulfah sangat memiliki ikatan emosional dengan Kuningan dan Linggarjati. Pasalnya, foto Maria Ulfah terpampang di Gedung Perundingan Linggarjati. Dalam perundingan Linggarjati sendiri Sjahrir yang ditunjuk menjadi pimpinan delegasi.Peran Maria adalah mengusulkan dan menjadikan Linggarjati sebagai tempat perundingan kepada Sjahrir. Mungkin saja ada keinginan Maria Ulfah untuk bernostalgia dengan kota di mana dia dibesarkan. Tapi, Maria Ulfah menganggap Linggarjati secara geografis bisa menjadi alternatif tempat karena baik pihak Indonesia dan Belanda sempat menemui jalan buntu.Awalnya, Soekarno dan Hatta menawarkan Yogya sebagai tempat perundingan. Namun, ditolak mentah-mentah oleh pihak Belanda karena Belanda ingin perundingan tersebut dilaksanakan di Jakarta.Saat perundingan, Sjahrir menginap di Gedung Sjahrir di dekat kolam renang Linggarjati, sementara Soekarno dan Hatta bermalam di Pendopo Kabupaten Kuningan. Perundingan Linggarjati drafnya ditandatangani pada 15 November 1946 di Jl Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sementara penandatanganan resmi dilakukan pada 25 Maret 1947.

Baca juga:Kisah Profesor pertama Indonesia berasal dari BantenKisah heroik pendekar wanita Banten, Nyimas Gamparan dan MelatiGeger Cilegon 1888, perlawanan rakyat Banten terhadap kezalimanJawara Banten: Di Banten enggak ada legislatif tapi legislatutDerita rakyat Banten dibodohi dan dimobilisasi politikus (mdk/has)