Menhan soal isu senjata ilegal: Kalau pertahanan negara jelek, saya yang digantung

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui Badan Intelijen Negara (BIN) sudah membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad. Dia pun menjelaskan dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.

Ryamizard menjelaskan dokumen tersebut sudah ditanda tangan oleh Wakil Kepala BIN Letjen TNI Teddy Lakhsama. Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklarifikasi rahasia ditunjukan Ryamizard terdapat permohonan izin pembelian senjata SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.

"Masalah pembelian ini Menhan sudah tandatangan Mei 2017 tandatangan Wakil BIN," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Dia mengatakan keputusannya untuk menunjukkan dokumen rahasia tersebut bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini. Karena kata dia, terlalu banyak orang yang memiliki opini terkait pembelian senjata. Padahal kata dia, aturannya sudah ada di undang-undang.

"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," katanya.

Dia mengatakan masalah pembelian senjata tidak perlu dibesar-besarkan. Karena dalam undang-undang pembelian senjata atau menjual senjata harus disetujui oleh Menhan.

"TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumham dan Bea Cukai, bahkan Kementerian Kehutanan itu harus mintanya ke Menteri Pertahanan (persetujuan)," katanya.

Dia juga tidak ingin memanas-manasi tetapi ingin memperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena dia merasa bertanggungjawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antarinstitusi negara.

"Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," papar dia.

Tidak hanya itu, dalam surat tersebut, BIN juga mengajukan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir. Dalam keterangannya, pihak BIN menyebut seluruh senjata akan digunakan dalam mendukung kegiatan latihan taruna dan taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI. (mdk/dan)