Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi kirim Yunus Husein bantu nelayan tersangka karena tangkap kepiting kecil

Menteri Susi kirim Yunus Husein bantu nelayan tersangka karena tangkap kepiting kecil Nelayan Tri yang dijadikan tersangka. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Tri Mulyadi, nelayan Pantai Samas, Kabupaten Bantul, ditetapkan sebagai tersangka oleh Dit Polair Polda DIY. Dia menjadi tersangka menangkap kepiting berukuran kurang dari 200 gram sebanyak 2,7 kilogram. Kepiting ini kemudian dijualnya kepada pedagang ikan di Pantai Baru, Kabupaten Bantul.

Kepiting itu laku dijual Tri seharga Rp 162 ribu dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Tri yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan memilih banting setir bekerja menjadi penangkap kepiting karena sudah lima bulan tak bisa melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Namun pilihannya menjadi pencari kepiting justru membuatnya harus berurusan dengan hukum.

Kasus Tri ini mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti. Untuk mengecek kebenaran kasus tersebut, Menteri Susi mengirim ‎Tim Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang dipimpin Yunus Husein untuk menemui Tri di Pantai Samas.

Orang lain juga bertanya?

Yunus sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Tri yang didampingi oleh orangtua Tri dan Ketua Nelayan Mina Bahari Pantai Samas. Dalam pertemuan tertutup itu, mantan Ketua PPATK ini mencari fakta dan perkembangan kasus tersebut.

"Kita ingin data dan fakta. Apakah benar gara-gara jualan kepiting 2,7 kilogram seorang nelayan layak dijadikan tersangka," ujar Yunus seusai pertemuan, Senin (3/9).

Yunus mengatakan idealnya sebelum dilakukan penegakan hukum musti didahului dengan langkah sosialisasi tentang aturan penangkapan kepiting. Sehingga seandainya belum tahu ada aturan maka tidak bisa dianggap salah.

kementerian perikanan bantu nelayan bantul

"Dalam penegakan hukum perikanan harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan, kesejahteraan dan keberlangsungan sumber daya. Semuanya harus imbang. Selain itu juga ada pembinaan sehingga ada peringatan dan jika melakukan kembali maka senjata pamungkas dengan proses hukum dilakukan," ungkap staf ahli Menteri KKP ini.

Yunus berpendapat jika memang belum ada sosialisasi terhadap peraturan penangkapan kepiting, sebaiknya memang tak perlu diproses secara hukum.

"Idealnya kalau belum ada sosialisasi maka tidak perlu diproses secara hukum," papar Yunus.

Sementara itu, Tri mengaku tak tahu jika menangkap kepiting berukuran di bawah 200 gram itu melanggar hukum. Sebab dirinya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait tentang aturan tersebut.

"Saya buta hukum nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kalau menangkap kepiting dilarang. Nggak ada sosialisasi dari dinas terkait kalau (kepiting) di bawah 200 gram dilarang. Baru kemarin setelah kasus ini ada dari dinas DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Saya pencari bukan pencuri," kata Tri.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan

Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan

Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini
Izin Ekspor Pasir Laut Dibuka, Menteri Kelautan Bilang Begini

Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.

Baca Selengkapnya
Warga Terancam 5 Tahun Bui, Pemprov Bali Panggil BKSDA Pertanyakan Tak Ada Sosialisasi Landak Jawa Dilindungi
Warga Terancam 5 Tahun Bui, Pemprov Bali Panggil BKSDA Pertanyakan Tak Ada Sosialisasi Landak Jawa Dilindungi

Pemprov Bali mengaku prihatin atas kasus yang menimpa terdakwa I Nyoman Sukena. Tetapi soal proses hukum, pihaknya harus menghormati yang sedang berjalan.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.

Baca Selengkapnya
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

Baca Selengkapnya
SYL Akui Perintahkan Anak Buah Beri Kesaksian Normatif ke KPK
SYL Akui Perintahkan Anak Buah Beri Kesaksian Normatif ke KPK

SYL tidak tahu bagaimana proses pelaksanaannya karena sedang dinas di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Jumlah Tangkapan Ikan Dikurangi, Nelayan Bisa Lakukan Cara Ini
Pemerintah Minta Jumlah Tangkapan Ikan Dikurangi, Nelayan Bisa Lakukan Cara Ini

Jumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.

Baca Selengkapnya
Pejabat Kementan Sebut SYL Kerap Ingatkan Anak Buah Jauhi KKN dan Ikuti SOP
Pejabat Kementan Sebut SYL Kerap Ingatkan Anak Buah Jauhi KKN dan Ikuti SOP

SYL juga pernah meminta jajaran Kementan untuk tidak bersinggungan dengan KKN.

Baca Selengkapnya
Cegah Stunting, PSDKP Bagikan Puluhan Ton Produk Perikanan ke Warga Pesisir
Cegah Stunting, PSDKP Bagikan Puluhan Ton Produk Perikanan ke Warga Pesisir

Gelaran Bulan Bakti Kelautan Perikanan juga dimeriahkan oleh kegiatan lain yang dihadirkan Ditjen PSDKP pada 20-26 Oktober.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Minta Pendampingan Hukum 'Eks KPK' Hadapi Kasus Korupsi di Kementan
Syahrul Yasin Limpo Minta Pendampingan Hukum 'Eks KPK' Hadapi Kasus Korupsi di Kementan

SYL meminta pendampingan hukum usai dikabarkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Selengkapnya