Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem prediksi putusan RUU Pemilu akan gunakan mekanisme voting

NasDem prediksi putusan RUU Pemilu akan gunakan mekanisme voting Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Fraksi Nasdem Johnny Plate mengungkapkan, lobi-lobi antar fraksi dalam menentukan sikap tentang RUU Pemilu masih alot. Hal tersebut, menurut dia dikarenakan beberapa perbedaan pendapat antar fraksi tentang opsi dan jalannya musyawarah mufakat.

Lobi antar fraksi saat ini masih berlangsung dan ditunda hingga 19.30 WIB nanti untuk pembahasan selanjutnya. Setiap fraksi masih konsisten dengan keputusannya sehingga belum mencapai titik temu.

"Saat ini yang bikin alot adalah musyawarah mufakat yang sedang dibahas oleh fraksi-fraksi, kita tahu masih ada perbedaan pendapat tentang pemilihan opsi, makanya ini yang makan waktu dalam lobi-lobi," katanya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).

Johnny belum mengetahui apakah nantinya penetapan RUU Pemilu ini akan dilakukan secara voting atau tidak. Metode tersebut kemungkinan terjadi, tergantung sikap antar fraksi dalam hasil lobi-lobi nanti.

"Dua-duanya (voting/tidak voting) bisa terjadi tapi kalau lihat posisi yang belum berubah maka bentuk keputusan voting yang harus diambil, karena bulan Agustus nanti penyelenggara pemilu harus sudah mulai," jelasnya.

"UU ini kan harus melengkapi keputusan 5 isu krusial dan pembahasannya memerlukan waktu yang sangat banyak, khususnya terkait dengan besaran dapil yang akan berimplikasi terhadap konfigurasi politik dapil di Indonesia, jadi UU Pemilu secepatnya kita harus selesaikan," sambungnya.

Johnny menampik kemungkinan ditundanya rapat paripurna RUU Pemilu. Dia mengatakan keputusan partai yang sudah dibacakan dalam paripurna tadi sudah terlihat hasilnya.

"Sebetulnya keputusannya udah terlihat dalam penjelasan di fraksi tadi, ada 6 partai yang memilih opsi A, itu kan setara dengan 320 kursi, akan tetapi masing-masing fraksi menyampaikan putusan ini kepada pimpinan partai terlebih dahulu," pungkas Johnny. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
NasDem Bakal Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
NasDem Bakal Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

MK akan memutuskan gugatan sengketa Pilpres pada 22 April 2024.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini,  Siasat Akali Putusan MK?
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Baca Selengkapnya
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang
Romy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang

Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

Baca Selengkapnya