Follow
Ombudsman Sumbar Selamatkan Potensi Kerugian Masyarakat Rp3,3 Miliar Sepanjang 2022
Merdeka.com - Sepanjang tahun 2022, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyelamatkan potensi kerugian masyarakat 3,3 miliar. Potensi kerugian itu diakibatkan malaadministrasi pelayanan publik.
"Sepanjang 2022 sebanyak 216 laporan yang terselesaikan, 37 di antaranya merupakan laporan dugaan malaadministrasi yang diselamatkan potensinya dengan nominal Rp3,3 miliar," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani ditemui merdeka.com, Jumat (27/1).
Dia memaparkan, malaadministrasi secara tidak langsung merugikan masyarakat, baik moril ataupun materiil. Penghitungan potensi kerugian ini akan dilakukan setiap tahunnya.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Bagaimana Ombudsman RI mengawasi kinerja Kemenkes dan BPJS? 'Dalam durasi waktu yang patut, respons, dan tindak lanjut Kementerian/Lembaga di atas akan dipantau Ombudsman. Jika diperlukan, resolusi dan pencarian kerangka penyelesaian bisa dilakukan bersama atau setidaknya berkonsultasi dengan Ombudsman,' kata Bellinda.
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
-
Bagaimana OJK bantu masyarakat Sumbawa Barat? Lebih lanjut Ogi berharap melalui penyelenggaraan PKR, masyarakat dapat mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, beserta ragam produk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 'Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,' tambah Ogi.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
"Ini akan menjadi poin penting tugas Ombudsman bersama pemerintah agar malaadministrasi ini tidak terjadi lagi di Sumatera Barat," lanjutnya.
Dia menambahkan, penyelamatan potensi kerugian masyarakat akibat malaadministrasi terjadi pada 10 sektor, yakni pedesaan, pendidikan, perbankan, kelurahan, agraria, pajak, kepegawaian, kesehatan, keagamaan, serta kepolisian.
"Tiga penyelamatan terbesar yang ditemukan pada sektor agraria sebesar Rp1,4 miliar, kemudian kesehatan Rp1 miliar dan selanjutnya pedesaan Rp726 juta," jelasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca Selengkapnya
Hadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca Selengkapnya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Dampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Dalam rangkaian penyidikan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca Selengkapnya
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara
Baca Selengkapnya
Ada pembayaran biji timah ilegal kepada para mitra dengan total biaya sebesar Rp26,649 triliun.
Baca Selengkapnya