Pengacara pertanyakan nasib berkas Buni Yani usai dikembalikan jaksa

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tersangka kasus penghasutan berbau SARA, Buni Yani rencananya akan kembali menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin (9/1). Buni Yani yang mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu disangkakan pasal pencemaran nama baik dan penghasutan yang berbau SARA.

Buni Yani dijerat pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tidak cuma itu, Buni Yani juga dijerat pasal pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ada surat panggilan untuk pemeriksaan tambahan dengan tuduhan pasal yang sama, Tanggal 9, pukul 10 pagi," ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian usai dikonfirmasi, Minggu (8/1) kemarin malam.

Orang lain juga bertanya?

Namun, Aldwin justru mempertanyakan nasib berkas pemeriksaan kliennya yang sebelumnya telah dilimpahkan namun dikembalikan lagi oleh ke Kejaksaan pada 19 Desember 2016. Berkas dikembalikan ke kepolisian karena dianggap belum lengkap.

Seharusnya berkas tersebut sudah diperbaiki dan dikembalikan lagi ke Kejaksaan dalam tenggat waktu 14 hari sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Karena itu menurut kami penasihat hukum, pemeriksaan tambahan yang melewati batas waktu pengembalian berkas 14 hari ini tidak sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Pasal 12 ayat 5 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum," tegasnya.

Menurutnya, pengembalian berkas menggambarkan penyidik Polda Metro Jaya sejak awal terlalu memaksakan perkara yang menjerat Buni Yani. Karena itu Aldwin meminta agar status tersangka kliennya digugurkan.

"Jadi sebaiknya kepolisian atau kejaksaan segera saja menghentikan proses penyidikan," ucap Aldwin.

Berkas Buni Yani dikembalikan karena masih ada keterangan ahli yang belum didapati oleh penyidik. "(Keterangan) saksi ahli (kurang lengkap)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Wahyu Hadiningrat, ada berkas yang perlu ditambahkan yakni keterangan ahli. "Kejaksaan meminta keterangan ahli," katanya saat ditemui merdeka.com, di Gedung Bea Cukai saat menghadiri pemusnahan miras ilegal, Jakarta Timur, Jumat (23/12).

(mdk/noe)