Polda Sulsel klaim kasus korupsi ditangani meningkat
Merdeka.com - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mengklaim adanya peningkatan kasus korupsi yang mereka tangani selama tahun 2015. Sebagaimana disampaikan Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Polisi Herry Dahana, saat menggelar konferensi pers di aula Ditreskrimsus, Kamis, (5/10).
Dikatakan Herry, pada 2014 laporan dugaan korupsi yang masuk dan ditangani totalnya sebanyak 122 kasus. Menurut dia tahun ini, totalnya sebanyak 159 kasus atau bertambah 37 kasus. Kasus-kasus dugaan korupsi ini di antaranya berdasarkan laporan masyarakat melalui lembaga nirlaba.
"Yang tahun 2015 ini, dari ratusan laporan yang ditangani itu, 67 kasus di antaranya masuk ke tahap penyidikan, dan 47 di antaranya lagi sudah diselesaikan atau tuntas," kata Kombes Polisi Herry Dahana.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Menurut Herry, dari 47 kasus diselesaikan itu, polisi sudah melimpahkan 131 tersangka kepada kejaksaan. Di antaranya ada tujuh kasus besar yang diambil alih Polda Sulsel, yang dua di antaranya dipisah.
Adapun penghitungan kerugian negara dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKP), jumlah uang negara berhasil diselamatkan diklaim mencapai puluhan miliar. Khusus dalam tujuh kasus ditangani Polda Sulsel itu, nilai uang negara berhasil diselamatkan sebesar Rp 61,89 miliar.
"Uang negara yang berhasil diselamatkan ini baru pada posisi hingga November ini. Artinya hingga akhir tahun nanti nilainya masih bisa meningkat," ujar Herry.
Ditanya soal peningkatan laporan kasus dugaan korupsi, Herry menyatakan disebabkan dua hal. Pertama karena meningkatnya partisipasi masyarakat menyikapi masalah korupsi. Dan yang kedua, karena proaktifnya penyidik menangani kasus dugaan korupsi, setelah berkoordinasi dengan pihak BPK dan BPKP.
"Kita dapatkan data-data dari BPK dan BPKP yang kemudian ditindaklanjuti," ucap Herry. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Listyo secara terpisah memaparkan, ada kurang lebih 8.008 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak yang diselesaiListyo secara terpisahkan pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mengungguli MK, Pengadilan, Polri, juga KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kepri Irjen Pol. Zahwan Pandra Arysad saat dikonfirmasi di Batam, Rabu, membenarkan adanya pemeriksaan itu.
Baca SelengkapnyaPerlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya