Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Risma kumpulkan akademisi Unair soroti masalah KBS

Risma kumpulkan akademisi Unair soroti masalah KBS Risma. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Mengetahui dua satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) mati selama dua hari berturut-turut, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langsung menggelar rapat di Balai Kota, Jalan Wali Kota Mustajab, Selasa (7/1) sore. Dalam rapat itu, hasil audit KBS dipaparkan di hadapan Risma oleh sekitar 12 akademisi dari tim kajian Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Tim audit itu, secara bergantian menyampaikan temuan mereka, terkait penyebab kematian hewan koleksi KBS

Para auditor membedah KBS dan mengamati dari berbagai aspek, di antaranya masalah hukum, keuangan, aset, manajemen, keselamatan, standar operasional, dan lain sebagainya. Ganjar C Premananto, salah satu anggota tim kajian kelembagaan manajemen KBS misalnya. Dia menyoroti adanya konflik berkepanjangan di internal KBS.

Menurutnya, situasi itu disebabkan beberapa pegawai baru masuk dengan sistem yang berbeda-beda. Sehingga, atmosfer kerja menjadi kurang kondusif. "Ini (konflik internal) yang harus diselesaikan terlebih dulu melalui metodologi mengumpulkan mereka-mereka yang pernah menjabat," tegas Ganjar.

Dikatakan Ganjar, tidak kondusifnya lingkungan kerja di KBS yang disebabkan pengotakan karyawan. Hal itu mempengaruhi kebijakan dan tidak sesuai standar. "Kebijakan yang diambil semisal penempatan orang pada posisi tertentu, lebih kepada suka atau tidak suka (like and dislike)," sambung Ganjar.

Sementara itu, Widi Hidayat juga ikut angkat bicara menyoroti masalah evaluasi dan kajian atas laporan posisi keuangan. Dia menyebut belum ada penerapan akuntansi yang baik di KBS dari sisi aset dan beban.

Menurutnya, pihak Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS perlu memperjelas status aset di KBS, untuk membedakan mana aset yang dimiliki KBS atau perkumpulan. "Aset harus dicatat dan dilanjutkan sehingga ketika pergantian pengurus, akan tetap berlanjut, tidak terputus. Memang yang harus segera diselesaikan adalah masalah hukumnya," jelas Widi.

Menurut Widi, KBS sebenarnya punya potensi besar untuk dikembangkan. Namun, penataan akuntansi harus dilakukan. Dia menambahkan, untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh PDTS KBS adalah memposisikan neraca awal dengan melihat apakah itu utang, modal ataukah aset. "Unsur pendapatan dan beban harus diperhatikan, biar sehat," sambung dia.

Sementara Tri Rismaharini beranggapan, saat ini yang terpenting adalah melakukan identifikasi aset. Sebab, kata Risma, Pemkot Surabaya tidak ingin memasuki ranah yang bukan wilayahnya. "Artinya, pembangunan KBS hendaknya tidak bersinggungan dengan aset yang dimiliki pihak lain," terang Risma.

Kemudian, lanjut dia, setelah diperoleh kejelasan, barulah ditempuh langkah selanjutnya. "Bagaimana mungkin kita menyelesaikan secara hukum kalau tidak punya catatan sejarah yang jelas. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi terlebih dahulu," kata Risma.

Wali kota kelahiran Kediri ini juga mengungkap, jika terus deadlock dan belum ada jalan keluar, maka Pemkot Surabaya kemungkinan akan membangun kandang baru di lahan KBS yang kosong, tanpa harus mengutak-atik kandang lama.

"Sekarang yang penting kesejahteraan hewan dulu. Sebab, kandang yang sekarang ini sudah tidak layak. Kita tidak mungkin terus menunggu seperti ini," tegasnya.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, seekor Rusa Tanduk tewas di kandangnya. Dan hari ini, seekor Singa jantan berusia 1,5 tahun tewas dengan leher tergantung karena terjerat tali seling di kandangnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usut Dugaan Korupsi Rektor UNS, Kejati Tunggu Audit BPKP Hitung Potensi Kerugian
Usut Dugaan Korupsi Rektor UNS, Kejati Tunggu Audit BPKP Hitung Potensi Kerugian

Menurutnya, 48 saksi yang diperiksa diantaranya pengajar dan pegawai di lingkungan kampus.

Baca Selengkapnya
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka

Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi 2012, Saat Cak Imin jadi Menteri
KPK Sebut Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Terjadi 2012, Saat Cak Imin jadi Menteri

Cak Imin menjabat sebagai Menaker pada 22 Oktober 2009 sampai 1 Oktober 2014.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Panggil Menteri Nadiem, Cecar 3 Hal Soal UKT
Komisi X DPR Panggil Menteri Nadiem, Cecar 3 Hal Soal UKT

DPR panggil Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait lonjakan UKT.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur

Azwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN

Baca Selengkapnya
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

Baca Selengkapnya
Usai Gelar Guru Besar Dicopot Mendikbud, 2 Profesor UNS Laporkan Dugaan Korupsi Rp57 Miliar ke Gibran
Usai Gelar Guru Besar Dicopot Mendikbud, 2 Profesor UNS Laporkan Dugaan Korupsi Rp57 Miliar ke Gibran

Dugaan korupsi itu terjadi mulai dari tahun 2022 hingga 2023.

Baca Selengkapnya
Respons Rektor soal Dugaan Korupsi UNS
Respons Rektor soal Dugaan Korupsi UNS

Rektor UNS menegaskan untuk tetap tegak lurus mematuhi hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya

BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.

Baca Selengkapnya
Diajak Mahasiswa Diskusi Soal Kasus Korupsi UNS, Jawaban Gibran Mengejutkan
Diajak Mahasiswa Diskusi Soal Kasus Korupsi UNS, Jawaban Gibran Mengejutkan

Permintaan diskusi yang dilakukan mahasiswa UNS, menurut Gibran salah alamat. Sebab ranah pendidikan ada di bawah Kemendikbud.

Baca Selengkapnya