Wiranto sebut kinerja pemerintah tak diukur dari turunnya indeks demokrasi

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 pada skala nasional, turun dibandingkan capaian 2015. Data BPS mencatat, indeks demokrasi tahun 2016 hanya mencapai 70,09. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menuturkan, melorotnya indeks demokrasi tidak serta merta menggambarkan turunnya kinerja pemerintah. Apalagi, diwarnai keriuhan saat Pilkada.

"Biasanya, indikator ini muncul karena ada pilkada ada pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor," ujar Wiranto di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan hal sama. Menurutnya, indeks demokrasi tidak bisa dijadikan tolak ukur keseluruhan kinerja pemerintah.

"DKI dan Sumatera barat turun karena isu SARA dan hoax. Tahun depan bisa pulih. Indeksnya memang turun. Tapi aspek hak politik 0,2 persen imbas DKI dan muncul di Sumbar," ucapnya.

Pada masa awal kepemimpinan Jokowi, upaya keluasan kebebasan berekspresi ditunjukan dengan pembebasan aktivis papua dan aktivis lainnya. Amnesty mencatat ada ada 60 tahanan pada 2014, sampai Oktober 2017, berkurang menjadi 30 tahanan.

Namun, angka itu berhenti di situ lantaran presiden tidak mendapat dukungan DPR. Malahan, muncul konflik-konflik baru di papua. Hal itu juga ditujukan dengan pembebasan jurnalis mendapat akses ke Papua. Namun, nyatanya terhambat banyak aturan teknis yang diterapkan kementerian.

Lantas, malah bermunculan pelanggaran HAM baru. Mulai dari masalah kebebasan berekspresi yang terkungkung. Hal itu dilihat dari kasus penodaan agama Basuki Tjahja Purnama ( Ahok), serta penangkapan terduga makar. Ditambah keluarnya Perppu Ormas yang memberangus HTI.

Masalah intimidasi terhadap minoritas juga kerap terjadi. Dari kelompok Ahmadiyah yang tidak bisa kembali ke tempat asalnya, sampai penutupan paksa tempat ibadah.

Kasus kekerasan juga bermunculan. Seperti penyerangan Novel Baswedan yang tidak kunjung terungkap. Kekerasan dan kriminalisasi petani yang dicontohkan perlawanan terhadap pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. (mdk/noe)