Agung minta hak angket Menkum HAM dihentikan, merusak nama Golkar
Merdeka.com - Kubu Golkar Aburizal Bakrie menggulirkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam keputusannya menerbitkan surat mengakui keabsahan kepengurusan Munas Golkar Ancol. Menurut politikus Golkar Bambang Soesatyo, Menkumham Yasonna Laoly gegabah dalam mengesahkan Munas Golkar Ancol tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menilai hak angket yang digulirkan oleh kubu Golkar Ical bersifat individu, bukan instruksi dari pimpinan Golkar. Terlebih, mereka bukan pimpinan Golkar yang disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham.
"Tadi Bamsoet dan Ade Komaruddin wacanakan hak angket, namun mereka bukan pimpinan fraksi jadi sifatnya pribadi bukan atas nama parpol," kata Agung usai bertemu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Jumat (13/3).
-
Apa permintaan Ganjar-Mahfud di sidang sengketa? 'Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu, dan H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut tiga di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024,' kata Todung.
-
Kenapa Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas? “Saya telah mempercayakan kepada mereka untuk menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh panji gumilang kepada saya,“ jelas Anwar.
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar-Mahfud? Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo tidak menyampaikan selamat pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
-
Bagaimana Panji Gumilang menggugat Anwar? “Anwar Abbas sangat gencar menyudutkan klien kami,“ kata Hendra selaku pengacara Panji Gumilang dalam keterangan terpisah.
-
Siapa yang terlibat di Adang? Nantinya secara sukarela mereka akan berbagi tugas, mulai dari menanak nasi, membuat minuman, mengolah bumbu dan memasak lauk.
-
Kenapa Angga dukung Ganjar-Mahfud? Melihat paslon Ganjar-Mahfud yang menunjukkan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, Angga pun mendukung penuh keduanya untuk memimpin Indonesia di 2024-2029.
"Saya minta kader Golkar tidak melanjutkan langkah-langkah itu (hak angket) karena sifatnya individual dan merusak partai dan tak pantas diikuti," imbuhnya.
Menurut dia, politikus Golkar Bambang Soesatyo bakal dikenakan sanksi oleh pimpinan Golkar. Apabila pria yang akrab disapa Bamsoet tak mengikuti perintah pimpinan Golkar bisa dipecat.
"Apabila tidak diindahkan akan dikenakan sanksi, sanksi bisa tegas. Itu kata-katanya juga kurang pas tidak mencerminkan seorang kader yang baik," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud MD dan Timnas AMIN kompak memberikan bantuan hukum kepada budayawan Butet Kartaredjasa
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaSidang gugatan Anwar Usman yang dilayangkan terhadap Ketua MK Suhartoyo digelar hari ini
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaSidang sempat berlangsung panas ketika tim kuasa hukum Haris & Fatia bertanya terkait riset dibalas dengan kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Mahkamah Agung (MA), DR Yanto menyataka, komitmen institusinya untuk mengawasi Majelis Kasasi yang menangani kasus Ronald Tannur.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta. Dia meminta pengangkatan Suhartoyo dinyatakan tidak sah.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya