Follow
Bambang Widjojanto Batal Jadi Panelis Debat, TKN Nilai Demi Jaga Marwah KPU
Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto batal menjadi panelis dalam debat Pilpres 2019. Hal tersebut dinilai baik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin demi melindungi nama baik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya sebenarnya muncul di masyarakat yang ingin jaga marwah KPU. Kami terima banyak surat termasuk dari sosmed, disampaikan bagaimana marwah KPU yang independen harus diproses, didukung panelis yang tidak partisan," tutur Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristianto di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/1).
Menurut Hasto, masyarakat cerdas menilai mana yang dapat menimbulkan polemik dan kontroversi dalam debat Pilpres 2019 nanti. Untuk itu, lewat rekam jejak Bambang Widjojanto yang berpotensi tidak netral, masyarakat meminta namanya dicoret dari daftar panelis.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Bagaimana Pemilu memberikan kekuatan kepada warga negara? Pemilu memberikan warga negara suatu negara kekuatan untuk memengaruhi arah pemerintahan dan membuat keputusan politik yang penting.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Apa isi putusan MK terkait Pilpres? MK menolak seluruh permohonan kubu 01 dan 03. Meski begitu ada tiga hakim yang memberi pendapat berbeda.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Masyarakat tahu dia jadi bagian kampanye dari banyak pilkada. Kemudian menjadi tim kampanye dari Pak Sandi dalam Pilkada DKI. Kemudian menjadi tim transisi," jelas dia.
Dengan keputusan tersebut, artinya ada energi positif dari masyarakat untuk membawa KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan mandiri.
"Karena itu seluruh proses debat dimulai dari panelisnya, moderatornya, itu harus bebas dari kepentingan politik partisan," katanya.
Reporter: Nanda PerdanaSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU menjadi benteng terakhir demokrasi diminta tak goyah dalam menjaga independensi dari intervensi kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca Selengkapnya
Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.
Baca Selengkapnya
Shinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca Selengkapnya
Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca Selengkapnya
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Kemendagri siap menjalankan putusan MK tersebut sebab bersifat final dan mengikat (final and binding).
Baca Selengkapnya
Pakar Politik, Ujang Komarudin meminta masyarakat percaya terhadap integritas MK
Baca Selengkapnya
Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca Selengkapnya