Fahri Hamzah yakin kalau KPK paham hukum akan ikuti angket

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini KPK akan mengikuti proses yang berjalan dalam angket nantinya. Sebab, DPR adalah lembaga negara tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lain.

"Bikin saja angket dulu, nanti ada metode rapatnya. Saya yakin kalau ngerti hukum, dia (KPK) akan ikut saja," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/5).

Fahri menyarankan, KPK menghormati kewenangan pengawasan yang dimiliki DPR. "Kalau ada lembaga lain yang gunakan kewenangannya ya harus ditaati. Yang punya kewenangan bukan hanya KPK," tegasnya.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Fahri, KPK telah merasa memiliki kewenangan lebih dalam konteks pemberantasan korupsi. Fahri mengingatkan, Presiden adalah pemegang segala kewenangan termasuk tugas KPK. Namun, Fahri mengklaim KPK malah tidak pernah berkonsultasi dengan Presiden terkait tugas yang dijalankan.

"Eh jangan salah pemberantasan korupsi kewenangannya Presiden. Presiden induk segala kewenangan dia yang dipilih rakyat execute semua program termasuk pemberantasan korupsi, KPK jangan ambil alih. Ini konsultasi sama presiden enggak pernah," klaimnya.

"Gini nih kalau kerja tanpa orkestra, enggak ngerti sistem. Ramainya ada, hasilnya enggak ada. Kita kadang anggap ramai lebih penting dari pada hasil, ini kan kita sibuk aja suksesnya mana?" sambung Fahri.

Terkait perkembangan pembentukan pansus angket KPK, Fahri menyebut proses telah sampai pada penyerahan nama-nama perwakilan dari tiap fraksi. Syarat kuorum pembentukan Pansus, lanjutnya, dihitung hanya dari fraksi-fraksi yang mengirimkan anggota.

"Kuorum dari yang mendaftar. Enggak ada istilah lagi enggak ngirim. Saya kaji, ya sudah berapa yang daftar saja," tandasnya.

Dia mengingatkan fraksi-fraksi yang tidak mengirimkan angket tidak akan bisa mengikuti rapat Pansus. Akibatnya, fraksi yang menolak tidak bisa menentukan sikap terkait subtansi dan materi angket yang ditanyakan kepada KPK.

"Kalau enggak ngirim dia enggak bisa rapat. Enggak bisa rapat enggak bisa nentukan arah," jelas dia.

(mdk/rnd)