Gerindra minta polisi yang usir Neno Warisman dan Ahmad Dhani dihukum
Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur dan Riau untuk dicopot dari jabatannya. Sebab, kata dia, dua Kapolda tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat salah satunya pada Neno Warisman dan Ahmad Dhani yang ditolak saat ingin menggelorakan gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Timur dan Riau.
"Apapun yang dikatakan pihak kepolisian oknum-oknum Kepolisian di Pekanbaru oknum-oknum Kepolisian di Jawa Timur sudah melanggar hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sebagai polisi artinya dia mengusir Neno Warisman mengepung Ahmad Dhani adalah polisi yang sedang tidak menjalankan hukum," kata Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
"Maka kalau memang polisi kita menggunakan tagline yang konsisten promoter ini oknum-oknum yang harus dihukum. Dan yang pasti Kapoldanya harus dicopot. Kapolda Pekanbaru Riau, Kapolda Jawa Timur harus segera dicopot," sambungnya.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Kenapa Ganjar dan Mahfud taat konstitusi? 'Saya dengan Pak Mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi, apapun pasti akan kita ikuti,' kata Ganjar, saat diwawancarai di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (22/4).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa aturan utama pelantikan Presiden? Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan regulasi yang relevan.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
-
Kenapa Gibran memenuhi syarat cawapres? Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Daulay menyebut, bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah memenuhi syarat sebagai calon kandidat cawapres. Saleh mengatakan, PAN menyerahkan ke Gibran sendiri apakah mau menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan capres dan cawapres harus berusia paling rendah 40 tahun atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah.
Menurut Syafii, gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar konstitusi. Karena, baginya gerakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan harus tetap dilindungi.
"Tugas polisi seperti diatur dalam UU nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 itu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat untuk memastikan hukum dan tegaknya ketertiban masyarakat," ungkapnya.
"Tentu yang dilindungi dan dilayani serta diayomi adalah masyarakat yang akan melaksanakan haknya jadi seperti Neno Warisman itu sesuai hukum enggak? Sesuai, Ahmad Dhani sesuai hukum enggak? Sesuai," ucapnya.
Sebelumnya, ribuan massa berunjuk rasa di depan Mesjid Agung An Nur memadati jalan Hangtuah Kota Pekanbaru Riau. Usai salat Zuhur, massa mendeklarasikan #2019Ganti Presiden, Minggu (26/8).
Unjuk rasa deklarasi ini sedikit berbeda dengan daerah lain, selain meneriakkan #2019GantiPresiden, massa di Pekanbaru juga menyuarakan meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengganti Kapolda Riau Brigjen Widodo Eko Prihastopo.
"Ganti, ganti, ganti Kapolda. Ganti Kapolda Riau sekarang juga," teriak demonstran, Rico di depan puluhan polisi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Kami sudah imbau, tapi ketika konser terus diterus kan ya silakan, tetapi kami akan proses,” kata Novli
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaDeddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaGibran dan Bobby dinilai melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca SelengkapnyaAiman dilaporkan ke polisi akibat pernyataan terkait netralitas polisi di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar memastikan akan mengawal kasus penganiayaan relawan oleh anggota TNI.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya