Follow
Gerindra setuju usul KPK dana Bansos dibekukan jelang Pemilu
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekukan dana bantuan sosial (Bansos) hingga pemilu berakhir. Dana bansos dinilai rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.
"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah KPK untuk mendesak pemerintah dalam pembekuan dana bansos," ujar Fadli Zon dalam rilisnya, Rabu (26/3).
Menurut Fadli, Partai Gerindra mengendus akan penggunaan dana Bansos disalahgunakan untuk kepentingan kampanye oleh partai tertentu. Biasanya, penyelewengan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Siapa yang mengajukan gugatan soal penyalahgunaan bansos? Delapan hakim MK menentukan putusan terkait gugatan diajukan kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca berita Pemilu di Liputan6.com
"Dana bansos rawan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Terlebih lagi dalam situasi menjelang pemilu, dana bansos bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye maupun pencitraan semata. Ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu," kata Fadli.
"Oleh karena itu upaya KPK dalam pembekuan dana bansos hingga pemilu berakhir adalah langkah yang sangat tepat," tandasnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial (bansos) sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir. KPK menilai bahwa penggunaan dana bansos menjelang pemilu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.
Dana bansos dalam nota keuangan sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, dalam keputusan presiden sebagai pemutakhiran terakhir, alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.
"Penggunaan dana bansos ada peningkatan menjelang pilkada dan ada lebih 15 dari APBD, lalu KPK pernah tangani bansos juga diselewengkan. Lalu ada beberapa yayasan dibuat fiktif, dasar hasil kajian itu KPK kirim surat ke gubernur dan hari ini ke presiden," kata Juru Bicara KPK Johan Budi. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya