Fraksi pemerintah yakin landasan hukum Ahok jadi gubernur lagi kuat

Merdeka.com - Fraksi Partai yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah di antaranya PKB, Golkar, PDIP, PPP, NasDem, dan Hanura mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket atas pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki T Purnama (Ahok). Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai, tidak ada indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Mendagri dengan mengangkat kembali Ahok.

"Kami dari fraksi pemerintah menganggap bahwa keputusan dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Pak Basuki merupakan keputusan yang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dikaitkan dengan UU Pemda," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

"Kata kuncinya adalah berkaitan dengan tuntutan minimal 5 tahun atau tuntutan maksimal 5 tahun. Setelah kami seksama pelajari apa yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kami merasa landasan hukum yang dipakai Mendagri sudah cukup sehingga dasar hukumnya cukup kuat," sambungnya.

Agus berujar, fraksi pemerintah sepakat menyediakan forum bagi empat fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra yang mengusulkan hak angket untuk meminta penjelasan Mendagri tentang pengaktifan kembali Ahok. Forum tersebut akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RPD) Komisi II.

"Kami sudah sepakat sebagai fraksi pemerintah untuk kita siapkan forumnya dalam forum komisi II," terangnya.

Fraksi pemerintah mendukung niat baik Mendagri yang berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa soal pemberhentian kepala daerah. Langkah ini, kata Agus, dapat membantu mengurai masalah tafsir hukum pemberhentian Ahok yang telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

"Ada niat baik dari pemerintah, inisiatif dari pemerintah agar hal ini tidak berlarut-larut maka kita semua sudah tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri, sudah datang ke MA untuk meminta fatwa kepada otoritas lembaga kekuasaan peradilan tertinggi di indonesia berkaitan polemik dari tafsir UU tersebut," terang dia.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada fraksi pengusul angket untuk bersedia menunggu fatwa MA terkait keputusan Mendagri belum memberhentikan Ahok.

"Kami dari fraksi pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk menunggu seperti apa fatwa dari MA. Apapun fatwa yamg dilakukan otoritas tertinggi peradilan sebaiknya kita laksanakan," ungkapnya.

MA sendiri tampaknya tidak ingin masuk dalam polemik ini. Ketua MA Hatta Ali mengatakan polemik pemberhentian Ahok seharusnya bisa dibahas secara internal di Kementerian Dalam Negeri dengan staf bagian hukum. Agus menyarankan agar MA membuat keterangan tertulis soal fatwa itu sesuai dengan permintaan Mendagri.

"Saya enggak tahu, enggak ada yamg dengar. Kami belum dengar. Pak Mendagri minta fatwa atas dasar tertulis, jawaban MA kita harapkan ada hitam di atas putihnya," paparnya.

Dalam pertemuan ini, PAN tidak hadir. PAN disebut sebagai salah satu fraksi yang ikut mendukung hak angket. Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat memastikan PAN tidak akan membelot dan akan menolak hak angket.

"Pasti lah. Partai-partai pendukung pemrintah. Saya pastikan itu," klaim Viktor.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto menegaskan, tidak ingin berspekulasi apakah bisa menggagalkan usulan angket tersebut saat rapat paripurna. Mengingat, jumlah dukungan dari fraksi pemerintah cukup untuk menolak usulan tersebut apabila dilakukan voting. PDIP akan mengutamakan musyawarah kepada fraksi pengusul agar membatalkan angket.

"Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita musyawarah," pungkas Utut.