Idrus Marham curhat ke KPU kendala kirim surat rekomendasi pilkada

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham dan Waketum Nurdin Halid mendatangi KPU guna menyerahkan surat kesepakatan bersama dengan kubu Agung Laksono untuk mengusung calon. Kedatangan keduanya juga meminta KPU memberikan kelonggaran waktu terkait adanya kendala teknis yang dialami calon kepala daerah yang diusung kedua kubu.

"Kan begini, berhubung ada kendala waktu dan teritorial jauh sehingga dalam waktu yang singkat kan akan sangat sulit dicapai, maka tentu untuk mempercepat dan mendapati waktu pendaftaran itu maka kami minta supaya melalui email itu, misalkan dukungan dikirim melalui email lalu kemudian cap basahnya menyusul nah itu yang kami inginkan," kata Sekjen Idrus Marham di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (28/7).

"Katakan Papua dari sini berapa jam. Nanti dari Jayapura ke kabupaten-kabupaten ada yang sampai lima jam tujuh jam. Itu yang kami minta. Tapi yang saya kira perlu dipahami KPUD," imbuh dia.

Menurutnya pada dasarnya KPU memahami masalah teknis ini. Selain kendala teknis, jelas Idrus, putusan MK terkait pejabat yang harus mengundurkan diri juga masuk dalam poin permohonan mereka.

"Responnya memahami seperti itu. Bagaimana persoalan persoalan itu teknis seperti itu kan sebetulnya diperlukan satu kebijakan KPUD dan KPU supaya hal-hal seperti itu bisa dipahami. Terutama kenapa itu terjadi? Terutama karena adanya perubahan putusan MK di antara bagi pejabat publik yang mau maju Pilkada harus undurkan diri. Akibat itu, banyak sekali partai yg berubah calonnya dan berubah koalisi," papar Idrus.

Lebih jauh, dia memaparkan kendala teknis ini tak saja dialami Partai Golkar tetapi juga beberapa partai lain. Dia mengklaim persoalan itu juga dialami oleh partai politik lain.

"Tadi malam disimulasi teman-teman perwakilan PDIP, PAN, PKB, PPP, Hanura, PBB menyampaikan masalah-masalah teknis di lapangan. Kami sampaikan ke KPU semalam. Kami khawatir masalah-masalah teknis ini tidak di atasi di lapangan maka bisa jadi memicu kerusuhan di daerah apalagi pasangan calon udah datang ke KPU untuk mendaftar dan pendukungnya puluhan ribu, dilayani KPU dan ternyata ada persoalan teknis yang sebenarnya hanya karena waktu dan teritorial dan kemudian itu tidak didaftar. Ini kan jadi masalah. Ini yang kami minta dipahami oleh KPU," tandas Idrus.