Follow
Lawan DPP PKS, Fahri Hamzah tak sendirian
Merdeka.com - Internal PKS tengah dirundung gejolak. Penyebabnya adalah ada yang melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
Fahri dinilai terlalu berlebihan membela mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam upaya perpanjangan kontrak PT Freeport. BPDO ini diyakini menjadi alat pimpinan PKS di bawah Sohibul Iman untuk melengserkan Fahri dari Wakil Ketua DPR.
Tak terima, Fahri pun melawan. Fahri enggan dievaluasi BPDO DPP PKS. Dia hanya mau jika yang melakukan evaluasi Fraksi PKS di DPR.
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa PKB heran debat capres tanpa doa? 'Maksud saya begini, kita ini umat beragama, biasa di momen-momen lain melakukan doa kenapa ini mengheningkan cipta di Taman Pahlawan,' katanya usai debat di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
"Kalau ada evaluasi saya, ya yang evaluasi fraksi PKS karena saya bernaung di fraksi PKS. Saya bukan anggota DPP tapi saya anggota fraksi saja," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).
Fahri juga menuding ada beberapa orang di internal PKS yang akan menjatuhkan posisinya. "Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tak transparan, main di belakang layar. BPDO dalam AD/ART tidak bertugas evaluasi anggota, dia menerima laporan pengaduan atas anggota yang dianggap melanggar AD/ART," pungkasnya.
Tak cuma itu, dia tak segan menyerang balik politikus PKS Al Muzzammil Yusuf soal tudingan terhadap dirinya itu. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca Selengkapnya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya akan menentukan pasangan yang diusung pada limit waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Zulhas menegaskan, PAN telah menyerahkan sepenuhnya kepada Khofifah.
Baca Selengkapnya
PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Jika PBNU tetap memanggil Cak Imin maka langkah itu melanggar AD/ART dan melenceng dari khittah NU.
Baca Selengkapnya
Khofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca Selengkapnya
PAN akan seiring sejalan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya