Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK siap bantu Pansus DPR usut dugaan korupsi Pelindo II

BPK siap bantu Pansus DPR usut dugaan korupsi Pelindo II Achsanul Qosasi. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung langkah DPR RI yang membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II). Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.

Anggota (BPK), ‎Achsanul Qosasih mengatakan, pihaknya siap memberikan data terkait Pelindo II. Namun, data ini hanya akan disampaikan jika anggota dewan membutuhkannya. "Nanti kami akan paparkan di depan Pansus," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).

BPK sudah pernah melakukan audit terhadap pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selain itu, BPK juga sedang melaksanakan audit terhadap perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

Orang lain juga bertanya?

"Kita sedang panggil konsultan-konsultannya, kenapa mereka memberi reasoning seperti itu (sehingga kontrak diperpanjang)," ungkapnya.

Namun demikian, Achsanul menolak membeberkan substansi temuan mereka. Menurutnya, ketika saatnya dibutuhkan oleh Pansus, BPK siap memberikan informasi.

"BPK berprinsip jangan sampai ini dipolitisir, jangan ada kesan ini membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar," tegas Achsanul.

‎Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin membacakan usulan tentang pembentukan Pansus Pelindo II. Ini adalah tindak lanjut dari rapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

Mendengar usulan tersebut, seluruh anggota fraksi mendukung pembentukan pansus. Harapannya dapat melakukan pengawasan proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi Pelindo II.

"Nantinya Pansus akan melakukan analisa, evaluasi dan memberikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kasus Pelindo II," kata Aziz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna ini menanyakan apakah usulan tersebut diterima. Dan ternyata seluruh anggota dewan yang hadir sepakat dan bulat setuju.

"Setuju," ujar peserta rapat paripurna.

Baca juga:Usulan Pansus Pelindo II dibawa ke Bamus DPR pekan depanDPR resmi bentuk Pansus PelindoUsut dugaan korupsi Pelindo II, DPR resmi bentuk pansusRJ Lino persilahkan buruh keluar tak suka kebijakannyaBareskrim masih lengkapi bukti panggil tersangka kasus Pelindo IIGeruduk KPK, pekerja JICT gelar teatrikal korupsi Pelindo II (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
NasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP

Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Belum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.

Baca Selengkapnya
Tiga Parpol Pendukung Anies Kumpulkan Bukti dan Saksi Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Tiga Parpol Pendukung Anies Kumpulkan Bukti dan Saksi Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR

Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.

Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Seluk-beluk Hak Angket DPR
Kubu Anies dan Ganjar Bongkar Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Seluk-beluk Hak Angket DPR

Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Komisi III: Silakan Diproses Asal Jangan Tebang Pilih
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Komisi III: Silakan Diproses Asal Jangan Tebang Pilih

intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny

Baca Selengkapnya