BPK siap bantu Pansus DPR usut dugaan korupsi Pelindo II
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung langkah DPR RI yang membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II). Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.
Anggota (BPK), Achsanul Qosasih mengatakan, pihaknya siap memberikan data terkait Pelindo II. Namun, data ini hanya akan disampaikan jika anggota dewan membutuhkannya. "Nanti kami akan paparkan di depan Pansus," tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
BPK sudah pernah melakukan audit terhadap pengadaan mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selain itu, BPK juga sedang melaksanakan audit terhadap perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
"Kita sedang panggil konsultan-konsultannya, kenapa mereka memberi reasoning seperti itu (sehingga kontrak diperpanjang)," ungkapnya.
Namun demikian, Achsanul menolak membeberkan substansi temuan mereka. Menurutnya, ketika saatnya dibutuhkan oleh Pansus, BPK siap memberikan informasi.
"BPK berprinsip jangan sampai ini dipolitisir, jangan ada kesan ini membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar," tegas Achsanul.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat paripurna untuk menindak lanjuti usulan dari Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin membacakan usulan tentang pembentukan Pansus Pelindo II. Ini adalah tindak lanjut dari rapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.
Mendengar usulan tersebut, seluruh anggota fraksi mendukung pembentukan pansus. Harapannya dapat melakukan pengawasan proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi Pelindo II.
"Nantinya Pansus akan melakukan analisa, evaluasi dan memberikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kasus Pelindo II," kata Aziz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna ini menanyakan apakah usulan tersebut diterima. Dan ternyata seluruh anggota dewan yang hadir sepakat dan bulat setuju.
"Setuju," ujar peserta rapat paripurna.
Baca juga:Usulan Pansus Pelindo II dibawa ke Bamus DPR pekan depanDPR resmi bentuk Pansus PelindoUsut dugaan korupsi Pelindo II, DPR resmi bentuk pansusRJ Lino persilahkan buruh keluar tak suka kebijakannyaBareskrim masih lengkapi bukti panggil tersangka kasus Pelindo IIGeruduk KPK, pekerja JICT gelar teatrikal korupsi Pelindo II (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca SelengkapnyaTiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaKubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca Selengkapnya