Follow
Bukan Ditenggelamkan, Menteri Trenggono Pilih Serahkan Kapal Pencuri Ikan Ke Nelayan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memutuskan untuk menyerahkan kapal pencuri ikan (ilegal fishing) hasil sitaan kepada nelayan maupun kelompok koperasi nelayan ketimbang harus ditenggelamkan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan era sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksda TNI Adin Nur Awaludin.
"Perlu saya sampaikan, ini merupakan kebijakan terbaru dari Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Sakti Trenggono)," ujar Adin dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2021 & Proyeksi 2022 Kinerja Subsektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (13/12).
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Kenapa Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Mengapa KKP mendorong istri nelayan untuk mengolah ikan? “Pengarusutamaan gender ini sangat penting, terutama jika istri atau keluarga nelayan mengolah ikan, mereka jadi bisa memiliki tambahan sumber ekonomi keluarga,“ jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo di Banyuwangi.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
Adin menerangkan, kebijakan anyar tersebut diambil untuk meningkatkan nilai ekonomi kelompok maupun koperasi nelayan. Menyusul, adanya pemanfaatan aset dari kapal sitaan untuk kegiatan penangkapan ikan secara legal.
"Dan ini diperkuat juga oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kementerian Keuangan) agar jangan sampai barang bukti yang memiliki aset dihadapkan dengan penenggelaman dan pemusnahan. Karena (aset) ini menjadi nol atau tidak ada nilainya," tegasnya
Meski begitu, KKP memastikan kapal-kapal hasil sitaan yang diserahkan tersebut telah berstatus inkrah atau berkeputusan hukum tetap. Hal ini merujuk sebagaimana regulasi yang berlaku.
"Ini sesuai Undang-Undang Perikanan Pasal 76 C ayat 5 dimana pemanfaatan barang bukti berstatus inkrah dapat diserahkan kepada kelompok nelayan atau koperasi nelayan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnya
Jumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca Selengkapnya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca Selengkapnya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca Selengkapnya
KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Ada sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Pelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Susu ikan hanya salah satu opsi dalam menu program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya