Jaga Ekosistem Laut Lewat Gebrakan Penangkapan Ikan Terukur

Merdeka.com - Kenakan jas hitam dipadu dasi merah, Sakti Wahyu Trenggono tiba di kantor barunya di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Dia baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri KKP pada 23 Desember 2020 lalu.

Meski berstatus pimpinan baru, Menteri Trenggono punya mimpi besar menjadikan sektor kelautan dan perikanan agar lebih baik ke depan. Hal ini sejalan dengan keinginan Kepala Negara untuk memperbaiki kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

Apalagi Indonesia negara maritim pemilik kawasan teritorial laut cukup luas. Sehingga menteri kelautan dan perikanan anyar ini memandang perlu adanya terobosan baru dalam pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

"Terobosan apa yang akan saya lakukan? Tentu sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut, maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak," kata Menteri Trenggono saat konferensi pers pertamanya di KKP, usai pelantikan.

Setelah beberapa bulan berjalan, Menteri Trenggono melakukan pembenahan terhadap sejumlah kebijakan di KKP. Beberapa kebijakan sebelumnya diperbaiki. Dia ingin kebijakan baru berpihak kepada para nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

Secara garis besar, pria kelahiran 3 November 1962 itu ingin mewujudkan ekonomi biru (blue economy). Langkah ini dimasukan di dalam agenda jangka panjang pada periode 2021-2024. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka setidaknya lahir tiga terobosan kebijakan KKP.

Salah satunya adalah penangkapan ikan terukur. Aturan ini akan dilakukan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di mana targetnya tahun depan kebijakan tersebut sudah menjadi acuan pengelolaan subsektor perikanan tangkap di Indonesia.

Selain penangkapan terukur, dua terobosan lainnya adalah meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap dan mengembangkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor.

"Model (penangkapan terukur) ini sudah kita hitung sedemikian rupa, saya minta dukungan Irjen untuk tata kelolanya supaya tidak keliru, payung hukumnya seperti apa, supaya Januari 2022 sudah bisa kita jalankan, karena kita ingin Rebound," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam dialog interaktif KKP Bincang Bahari Edisi Special.

Menteri Trenggono menjelaskan, kebijakan penangkapan terukur dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Lewat kebijakan ini, sumber daya perikanan tak bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya.

Dia yakin kebijakan penangkapan terukur juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun anak buah kapal (ABK).

Di samping itu, kebijakan penangkapan terukur bertujuan untuk mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Sebab ke depannya, nelayan lokal memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya.

Garis besarnya, kebijakan ini akan mengatur tiga zonasi sesuai skema penangkapan terukur. Pertama zonasi penangkapan untuk industri. Zona ini akan berada pada enam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Di antaranya meliputi WPP 572 perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 573 perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa, WPP 711 Laut Natuna, WPP 716 Laut Sulawesi, WPP 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, serta WPP 718 Laut Aru dan Laut Arafuru.

Kedua zonasi penangkapan untuk nelayan lokal. Zonasi ini berada di WPP 571 Selat Malaka dan Laut Andaman, WPP 712 Laut Jawa, WPP 713 Selat Makassar, serta WPP 715 Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Terakhir zona spawning and nursery ground yang berada di WPP 714 Teluk Tolo dan Laut Banda.

Pada zonasi penangkapan, diatur pula kuota ikan yang boleh ditangkap. Ini terdiri dari penangkapan ikan untuk industri, nelayan tradisional dan kuota untuk hobi atau wisata. Sementara, dalam menentukan komposisi kuota, KKP berpegang pada hasil kajian Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan). Hal tersebut perlu agar keputusan yang diambil berdasarkan saintifik.

Dengan adanya pembagian zonasi dan kuota, Menteri Trenggono memastikan kebijakan penangkapan akan menguntungkan semua pihak. Baik pelaku usaha skala besar, nelayan lokal, hingga pemerintah daerah.

Sebab, kebijakan ini mengatur pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan. Dengan demikian, perekonomian di daerah penangkapan dan sekitarnya yang selama ini berjalan lambat, bisa lebih menggeliat.

"Putaran (ekonomi yang dihasilkan) itu sekitar Rp124 trilun per tahun. Kemudian akan ada penambahan tenaga kerja di WPP-NRI. Kebutuhan tenaga kerjanya, awak kapalnya bisa lebih dari 200.000 orang," jelasnya.