Kebijakan Menteri Susi belum bikin nelayan sejahtera
Merdeka.com - Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum terarah. Lantaran, hanya difokuskan pada penangkapan ilegal dan menghancurkan kapal-kapal asing.
Analis Asosiasi Ekonomi Indonesia Dani Setiawan mengatakan kebijakan tersebut hanya memberi angin segar kepada nelayan. Namun, kata dia, para nelayan tidak diberi pendidikan soal budi daya ikan.
"Padahal sumber daya alam Indonesia itu besar, seharusnya hal ini dimanfaatkan untuk para nelayan. Seharusnya para nelayan juga diberi kemampuan untuk produk perikanan, tidak hanya mengekspor ikan mentah saja," jelas Dani di Jakarta, senin (19/10).
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Kenapa ikan dari Pulau Miang diutamakan untuk program stunting? 'Hasil ikan di Pulau Miang sangat digemari, selain segar tentu kaya manfaat. Gerakan gemar makan ikan menjadi sangat mudah, karena hasil tangkap nelayan Pulau Miang mudah didapatkan,' jelasnya.
-
Bagaimana nelayan menangkap Ikan Tuhuk? Biasanya, para nelayan menangkap dengan cara memancing, apabila menggunakan jaring justru meruskanya.
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Apa target utama Kementan di Merauke? Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), optimis modernisasi pertanian akan mempercepat pengembangan Merauke sebagai Lumbung Pangan Kawasan Timur Indonesia.
Dani juga menyinggung mengenai hambatan perekonomian di sektor industri. Hambatan pertama adalah kondisi makro yang mengalami penurunan.
Kedua, kondisi krusial. Menurut dia, setidaknya ada 1.300 desa yang berbatasan dengan wilayah laut negara lain tertinggal yang kategorinya tertinggal. Terakhir, kondisi fiskal dalam satu tahun terakhir belum mengalami peningkatan.
"Meskipun adanya relokasi terhadap nelayan, hal tersebut belum menimbulkan efek yang terasa yang ada angka kemiskinan makin bertambah," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaBerikut kisah seorang pengusaha kaya yang sempat tak lulus SMA karena dikeluarkan.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaJumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Baca Selengkapnya