Kemenhub gandeng Bank BRI luncurkan layanan e-tilang

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam implementasi e-tilang, guna mempermudah masyarakat dalam mengurus pelanggaran tilang tanpa perlu ke pengadilan untuk mengikuti sidang. Sehingga masyarakat hanya perlu melakukan pembayaran di bank atau m-banking.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sistem e-tilang ini dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oknum petugas di Jembatan Timbang dan Terminal. Sehingga dengan adanya penerapan tersebut dikatakannya dapat meminimalisir interaksi antara pelanggar dan petugas di lapangan.

"MoU dengan BRI tadi ada suatu lompatan bagaimana kita dapat melayani secara online dan kami dapat memutus kegiatan yang selama ini tidak perlu dalam melayani masyarakat," kata Menhub Budi saat peluncuran sistem penerbitan izin online dan multimoda, e-ticketing dan e-tilang, Jakarta, Minggu, (4/3).

Selama ini, dikatakan Menhub Budi sistem tilang menjadi kegiatan yang menjengkelkan karena membutuhkan waktu yang panjang. Setelah ditilang, otomatis lanjut dia masyarakat harus melakukan administrasi sehingga ini membuat satu mekanisme tidak berjalan dengan baik.

"Ini satu langkah yang memang harus kita lakukan. Saya mengapresiasi kegiatan ini dan saya minta kepada stakeholders termasuk dalam kegiatan ini menindak lanjuti secara konsisten," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Menhub Budi pada proses ini ke depan akan membina pelayanan dari sendi bisnis yang ada di Indonesia agar berjalan dengan baik. Sehingga daya saingnya meningkat dan akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Tentunya ini adalah kerja bersama kita, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak Presiden menghendaki kita menjadi pemerintah yang bersih efektif dan terpercaya dengan mekanisme ini tentunya banyak rantai-rantai yang selama ini adanya kamar kecil, atau korek api itu bisa kita hilangkan dan kita membangun budaya baru yang namanya budaya governess," tandasnya.