CEK FAKTA: Hoaks Gubernur NTB Minta Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020
Surat edaran mengatasnamakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah palsu. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Beredar surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020.
Surat permintaan dana bantuan Pilkada 2020 tertanggal 9 November 2020 itu juga mendapat cap dan tanda tangan dari Gubernur NTB saat ini, Zulkieflimansyah.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Penelusuran
Pemerintah Provinsi NTB, menyebut surat yang beredar terkait permintaan pengamanan Pilkada tersebut hoaks.
Melalui akun media sosial, Pemprov NTB sangat mudah dikenali sebagai informasi palsu. Terlebih, banyak kecacatan dalam surat yang terlihat seperti resmi itu.
©Facebook Humas NTB
Berikut Bantahan Pemprov NTB, melalui akun Facebooknya yang dipublikasi pada 10 November:
Bisa jadi pembuat surat Hoax ini pandai soal tata naskah. Tapi kadang ada saja celah yang membuatnya menjadi cacat. Misalnya penomoran surat, penulisan Salam menggunakan salam sejahtera, pengaturan spasi surat dan penulisan nama pejabat kalau di surat biasa begini pasti lengkap dengan gelarnya.
Di Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB sejak 2 Tahun yang lalu kami memiliki Aplikasi GSMH (Governor Social Media Handling) dalam manajemen PRCC (Public Relation Command Center) yang berbasis Artificial Intelegent. PRCC bahkan sudah memiliki HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Melalui Manajemen PRCC, kami bisa memantau perkembangan media sosial sehingga bisa menjadi feedback dalam memberikan pelayanan informasi, mencermati isu dan kehendak netizen yang berkembang dan menjadi rekomendasi strategis kepada pimpinan.
Kami himbau warga NTB tetap berhati-hati, modus penipuan mengatasnamakan momentum pilkada juga marak di beberapa provinsi di Indonesia. Ayo bijak bermedia sosial, segera cek dan recek setiap dokumen dan berita yang diragukan validitasnya.
#pilkadadamai
#ntbbersihdanmelayani
#manajemenPRCC
#surathoax
#ntbgemilang
Kesimpulan
Surat edaran mengatasnamakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah palsu. Terlebih, banyak kecacatan dalam surat yang terlihat seperti resmi.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)