CEK FAKTA: Hoaks Tulisan JK Tentang Jokowi dan Menyalahkan Presiden Terdahulu
Klaim tulisan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang Presiden Jokowi dan menyalahkan pemerintah terdahulu adalah tidak benar. Faktanya, itu hoaks lama yang kembali muncul. Saat itu pada tahun 2017 pihak Istana Wakil Presiden sudah membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.
Beredar sebuah tulisan yang diklaim sebagai pesan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tulisan tersebut berjudul "PESAN DARI JUSUF KALLA" yang berisi sepak terjang Presiden Jokowi dalam memperbaiki Indonesia.
Dalam pesan tersebut, JK seolah menyalahkan pemerintahan terdahulu yang membuat Indonesia tertinggal. Berikut penggalan tulisan yang beredar tersebut:
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang membuat klaim soal Jokowi dan Kapolri mencopot Kapolda Jabar? Video tersebut diunggah oleh akun Youtube bernama @AKTUAL pada Selasa (25/6) lau, dan telah ditonton hingga lebih dari 1000 kali.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
PESAN DARI JUSUF KALLA
Inilah takdir dan nasib Bangsa Indonesia yang memang harus berubah dan menjadi baik dan
kuat atas kehendak TUHAN serta Kuasa-NYA.
Ketika Jokowi berkuasa, subsidi tipuan seolah memanjakan rakyat dihentikan
Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi.
Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat.
Walau pun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account defisit,
JOKOWI tetap melaju dengan agenda besarnya.
Menciptakan kemandirian, bukan hanya lewat restruktur APBN dan hutang, tetapi juga revolusi
mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini.
Negeri para gangster tersingkir dan menghimpun rakyat dan kader partai positip serta
pejabat pejabat bermoral yang mau bekerja keras sehingga dapat mengubah negeri ini jadi
para pekerjah keras.
Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja berfoya foya
dan menipu rakyat ...
Apa hasilnya?
Hanya dua tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi,
pembangunan, dan ekonomi jadi membaik.
Sekarang INDONESIA termasuk negara peringkat 3 terbaik ekonomi di antara anggota G-20.
Saya membayangkan setiap langkah JOKOWI tidaklah mudah dan penuh resiko.
Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah
kong kali kong dan merampok kekayaan Negara hingga INDONESIA dan rakyatnya menjadi sengsara
dan meninggalkan beban hutang dan kerugian sebesar Rp.3000 triliun dan juga bagian dari
kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp.3000 triliun demi melanggengkan
kekuasanya.
Semua mereka ingin, agar si tukang kayu ini dihentikan.
Karena JOKOWI bukan hanya menghancurkan kekuasaan mereka sebagai ladang bisnis mendatangkan
harta mereka, tetapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite
politik di mana banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi OTT KPK."
Penelusuran
Cek Fakta merdeka.com menelusuri pesan yang diklaim berasal dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil penelusuran mengarah pada situs Kominfo berjudul "[HOAKS] Pesan dari Jusuf Kalla" dimuat pada 22 April 2019.
Faktanya tulisan yang mengatasnamakan Jusuf Kalla itu merupakan hoaks lama yang muncul kembali. Tulisan tersebut tersebar pada kisaran bulan Desember 2017 dan pertama kali ditulis oleh Erizeli Bandaro. Erizeli pun sudah memberikan klarifikasi dalam akun fanpage miliknya.
Berikut isi klarifikasinya:
KLARIFIKASI
TULISAN " PERJUANGAN MORAL: JOKOWI."
Ketika saya posting tulisan Perjuangan Moral : Jokowi, salah satu sahabat saya yang dapat share dari WAG mengatakan bahwa tulisan saya menggetarkan lawan politik Jokowi. Tulisan itu beredar luas lewat WAG dari kalangan pejabat , politisi, kampus dan aktifis. Saya katakan bahwa tulisan saya hanyalah “narasi” atas dasar pidato JK di Gedung MPR. Jadi saya tidak menulis dengan sengaja memelintir kata kata JK tapi murni itu opini pribadi saya atas isi pidato Jk tersebut.
Agar tulisan itu dapat di pertanggung jawabkan maka, tulisan itu saya muat di blog. Sehingga semua orang bisa membaca secara bebas dari sumber tulisan saya.. Aturan menulis dalam blog saya ikuti. Bahwa setiap opini harus berdasarkan referensi yang kuat. Di awal tulisan , saya sampaikan pernyataan JK sebagaimana news Detik melaporkan. Saya menggunakan fitur link pada nama Nara sumber yang sehingga pembaca bisa langsung klik untuk mendapatkan informasi seimbang. Jadi saya memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menilai apakah narasi saya benar sesuai pidato JK ataukah tidak.?.
Dalam narasi, saya secara literal mengungkapkan fakta yang dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Soal kejatuhan Soeharto karena rupiah terjun bebas, dan kemudian era SBY yang menimbulkan mega skandal korupsi itu dan ribuan triliun uang untuk subsidi juga adalah fakta, bahkan saya lampirkan data statistik dari pemerintah. SIlahkan baca blog yang dibawah ini.
Kalau ada pihak yang menggunakan tulisan saya itu dengan menggunakan akun falsu atas nama JK, itu diluar tanggung jawab saya. Karena ketika tulisan saya dimuat di blog, maka itu menjadi konsumsi publik , yang siapapun bisa menggunakannya. Apakah saya dirugikan atau tidak karena disalah gunakan untuk tujuan politik, maka itu urusan UU ITE. Yang jelas dalam tulisan itu, saya tidak mencatut nama JK untuk informasi tanpa berdasar atau memuat tulisan diblog tanpa menyebut sumber sebagai referensi. Saya tidak mengajak orang membenci tapi menyadarkan orang tentang fakta masa lalu, yang nampaknya ada upaya untuk melupakan masa lalu itu agar di masa kini, di era Jokowi mereka bebas menyalahkan Jokowi dengan segala issue omong kosong.
Apakah saya salah karena tulisan di blog ? itu hak siapapun untuk menilai. Tapi tentu hak saya juga untuk bicara. Bukankah kita mengakui dan menerima demokrasi. Tulisan saya tidak sekeras tulisan lawan politik Jokowi. Tapi kalau itu membuat orang lain tidak suka, ya itulah harga yang harus saya bayar secara moral untuk membela orang baik. Kepada Tuhan saya berserah diri.
Selain itu, dilansir detik.com berjudul "Istana Wapres Bantah Tulisan JK yang Beredar di Medsos" pada 30 Desember 2017. Pihak Istana Wakil Presiden saat itu membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.
"Ini sedang beredar di sosmed. Informasi ini bias, hasil pelintiran. Tidak pernah Pak JK membuat tulisan seperti ini," kata juru bicara JK, Husain Abdullah, kepada detikcom, Sabtu (30/12/2017).
Tulisan itu menyindir pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan soal letter of intent (LoI) dengan IMF serta blank cheque. Era SBY dalam tulisan itu juga disinggung dengan tudingan menghabiskan anggaran untuk subsidi langsung ke masyarakat.
"Dan sepertinya tulisan di atas dipelintir dari pidato Pak JK yang disampaikan pada simposium nasional bertema ekonomi yang digelar oleh MPR RI bulan Juli 2017," ujarnya.
Husain mengatakan, dalam pidato saat itu, JK tidak menyalahkan siapa pun. JK hanya menggambarkan penyebab-penyebab keterlambatan Indonesia dibanding negara-negara di dunia.
"Dalam pidato tersebut, tidak menyalahkan siapa pun kecuali mendeskripsikan penyebab terlambatnya kemajuan Indonesia dibanding negara lain," ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada tulisan yang dibuat JK yang memojokkan presiden-presiden sebelumnya.
Kesimpulan
Klaim tulisan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang Presiden Jokowi dan menyalahkan pemerintah terdahulu adalah tidak benar. Faktanya, itu hoaks lama yang kembali muncul. Saat itu pada tahun 2017 pihak Istana Wakil Presiden sudah membantah tulisan yang beredar itu berasal dari JK.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)