Aktivis Myanmar Pantang Bungkam di Tengah Ancaman Pidana dan Kekerasan Junta Militer

Iklim Ketakutan

Lucas Myers dari Program Asia Wilson Center, mengatakan Pasal 505 bukanlah alat penindasan baru di Myanmar. Bahkan pasal ini digunakan oleh pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi untuk menentang unjuk rasa mahasiswa dan jurnalis.

“Namun (sejak kudeta), junta telah mengubah Pasal 505 (A) dan (B) dan memperluas penerapan undang-undang ini agar lebih efektif membungkam dan menghukum para pengunjuk rasa dan politikus NLD,” jelasnya.

“Bahasa dalam Pasal 505 sengaja diperluas, dan secara efektif mengkriminalisasi setiap pernyataan yang tidak disukai oleh rezim,” lanjutnya, menambahkan mengubah bagian tersebut untuk memasukkan tindakan atau pernyataan yang menentang pejabat pemerintah dan personel militer, serta amandemen yang mengkriminalisasi "berita palsu”, merupakan salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh otoritas militer.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 3.400 orang ditangkap tetapi tidak jelas berapa banyak di antara mereka yang ditahan berdasarkan pasal tersebut.

Philipp Annawitt, yang menjabat sebagai penasihat parlemen Myanmar dan pemerintah sipil dari 2015 hingga digulingkan, mengatakan junta “tidak dapat (mengubah pendekatan mereka) bahkan jika mereka menginginkannya”.

Dia merujuk pada pertempuran militer yang sedang berlangsung dengan kelompik etnis bersenjata, seperti Tentara Pembebasan Nasional Karen dan Tentara Kemerdekaan Kachin, yang sejak lama menuntut otonomi yang lebih luas untuk minoritas dari pemerintah pusat.

Annawitt menambahkan, saat ini militer diserang oleh milisi yang dibentuk oleh pengunjuk rasa dan aktivis yang mempersenjatai diri dan sebagian dilatih oleh organisasi etnis bersenjata,

Merujuk pada KTT Asean - di mana partai NUG tidak diundang - Annawitt mengatakan: “KTT tidak akan pernah mengarah pada terobosan karena kesepakatan bukanlah kepentingan kedua belah pihak.”

Junta perlu memproyeksikan kekuatan untuk tetap berkuasa, dan kompromi apa pun akan dilihat sebagai tanda bahwa cengkeraman kekuasaannya sedang merosot, berpotensi tidak hanya membuka kritik tetapi juga untuk digulingkan dari dalam.

Di sisi lain, anggota parlemen NLD yang digulingkan yang membentuk Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) perlu mempererat koalisi NUG termasuk kelompok etnis bersenjata.

Myers mengatakan gerakan unjuk rasa yang berkelanjutan, penyebaran kekerasan yang terus berlangsung oleh militer dan penolakannya untuk membebaskan tahanan politik atau bernegosiasi dengan pemerintah NLD yang digulingkan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan junta akan menahan diri.

“Tingkat kekerasan yang luar biasa, serta tanda-tanda yang memburuk bahwa Myanmar mungkin menuju perang saudara skala penuh, berarti bahwa Tatmadaw telah melewati batas yang tidak akan dapat dengan mudah mundur,” jelasnya.

Upaya ASEAN

Sementara konsensus lima poin KTT ASEAN mengusulkan bahwa utusan ASEAN yang ditunjuk secara khusus harus diizinkan mengunjungi Myanmar dan berbicara dengan semua pihak, Min Aung Hlaing telah menjelaskan bahwa utusan tersebut hanya dapat mengunjungi Myanmar setelah militer telah berhasil "menstabilkan" negara tersebut.

Ini, menurut Myers, berarti “menghentikan unjuk rasa melalui paksaan, baik melalui hukum pidana yang mana Pasal 505 tetap menjadi alat kunci, dan dengan kekerasan”.

Menurutnya hanya sedikit aktor internasional yang memiliki pengaruh atau keinginan untuk bertindak melawan junta, yang bersedia menghadapi serangkaian sanksi yang telah diberikan pemerintah Barat terhadap para pemimpin militer dan aset bisnis yang mereka kendalikan.

Jumat lalu, Dewan Keamanan PBB secara luas memberikan dukungan mereka pada konsensus lima poin ASEAN tetapi mempermudah dua klausul demi Rusia dan China. Atas permintaan mereka, DK PBB menghapus klausul yang mengatakan “sekali lagi mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai” dan “mengulangi seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya”.

Menurut Annawitt, KTT ASEAN telah menempatkan Myanmar kembali dalam agenda regional dan internasional, karena kisah kudeta itu “sangat jelas hitam dan putih, baik versus jahat” dan koalisi dari semua etnis mengesampingkan perbedaan mereka untuk menentang sebuah "rezim yang sangat ilegal, kekerasan, parasit”.

Myers mengatakan, para aktivis dan rakyat Myanmar harus terus menyoroti dan melaporkan pelanggaran HAM militer untuk menekan komunitas internasional agar mengambil tindakan lebih lanjut terkait masalah tersebut.

Pekan lalu, seorang atlet renang ternama Myanmar memutuskan tidak ikut berkompetisi di Olimpiade Tokyo sebagai protes terhadap junta yang berkuasa di tanah airnya, mengatakan ikut serta akan menjadi “propaganda” bagi rezim.

“Menerima MOC (Komite Olimpiade Myanmar) seperti yang saat ini dipimpin adalah mengakui legitimasi rezim pembunuh,” tulis Win Htet Oo dalam sebuah pernyataan di Facebook pada April.

“Saya tidak akan berbaris dalam (upacara pembukaan) Parade Bangsa-bangsa di bawah bendera yang berlumuran darah rakyat saya.”