Indonesia masuk 10 besar pengirim pasukan perdamaian PBB terbanyak
RI mengirim 2.843 personel TNI dan Polri ke 10 kawasan yang sedang mengalami konflik
Indonesia menjadi negara peringkat ke-10 di dunia paling banyak mengirim personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini bahkan mendapat apresiasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, atas besarnya jumlah pasukan perdamaian yang dikirimkan Indonesia.
"Sekjen PBB mengapresiasi pentingnya peran Indonesia di PBB selama ini, terutama selaku salah satu negara pengirim pasukan perdamaian PBB terbesar (peringkat 10 di dunia)," seperti dikutip merdeka.com dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, kemlu.go.id, Rabu (13/4).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD di Kota Pasuruan? Pemkot Pasuruan menggelar musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) pada Selasa (2/4) siang.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani menegaskan, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan PBB. Secara khusus, Dubes Trian menyebutkan perlunya menggarisbawahi visi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam misi-misi pemerliharaan perdamaian dunia.
"Visi Indonesia dalam memelihara perdamaian, yaitu visi 4.000 Peacekeepers," ujarnya.
Karena hal ini, Dubes Trian mengaku Indonesia bertekad untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Hal ini ditambahkan dengan komitmen Indonesia untuk turut menyukseskan implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Pasukan Garuda di Libanon (c) 2014 Merdeka.com/Puspen TNI
Indonesia saat ini menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri dalam kontingen Pasukan Garuda untuk 10 misi pemeliharaan Perdamaian PBB. Kontinen itu ditempatkan di UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan).
Mendengar tekad Indonesia ini, Sekjen PBB menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus menjalankan peran kepemimpinan di PBB. Terlihat dari bagaimana Indonesia berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia berdaarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, seperti yang terangkum dalam Pancasila.
Indonesia sendiri, menurut Dubes Trian, akan terus mendorong kemerdekaan Palestina dan penghormatan HAM di berbagai belahan dunia, serta kerja sama pembangunan termasuk di bidang kemaritiman. Hal ini sejalan dengan tekad Indonesia untuk terus memajukan prinsip multilateralisme dalam penanganan isu global.
(mdk/ard)