Laporan PBB: 114 Juta Orang di 53 Negara Kelaparan Parah
Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Suriah termasuk di antara delapan negara penyumbang korban kelaparan akut terbesar di dunia, kata Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam laporan global 2019 tentang krisis pangan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan teranyar yang menyebut sebanyak lebih dari 114 juta orang di 53 negara tahun lalu mengalami "kelaparan akut".
Laman the Straits Times melaporkan, Rabu (3/4), kelaparan itu disebabkan oleh perang dan bencana alam. Afrika disebut benua yang paling terdampak.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Dimana insiden penembakan terhadap pekerja PBB terjadi? Peristiwa itu terjadi kemarin di Rafah.
-
Bagaimana PBB menyatakan kesiapan mereka dalam memenangkan Prabowo dan Gibran? Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menegaskan partainya siap memenangkan Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.
Laporan yang dirilis kemarin itu merupakan edisi ketiga dari studi tahunan yang dimulai sejak 2016.
Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Suriah termasuk di antara delapan negara penyumbang korban kelaparan akut terbesar di dunia, kata Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam laporan global 2019 tentang krisis pangan.
Laporan itu juga menyebut negara-negara Afrika "terkena dampak" secara tidak proporsional, karena hampir 72 juta orang di benua tersebut menderita kelaparan akut, kata direktur darurat FAO Dominique Bourgeon kepada kantor berita AFP.
Temuan laporan studi itu juga menyebut konflik dan rasa tidak aman tetap menjadi faktor utama penyebab kelaparan, bersama dengan turbulensi ekonomi dan guncangan terkait iklim seperti kekeringan dan banjir.
"Sebanyak hampir 80 persen populasi di negara-negara yang berada pada ambang kelaparan, membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat pada ketersediaan bahan pangan, dan langkah alternatif untuk meningkatkan mutu pertanian," kata Bourgeon.
Tidak ketinggalan, laporan tersebut juga turut menyoroti ketegangan di negara-negara yang menampung banyak pengungsi, termasuk para tetangga Suriah yang dilanda perang serta Bangladesh, yang menampung lebih dari satu juta muslim Rohingya dari Myanmar.
FAO mengatakan pihaknya juga memperkirakan jumlah orang terlantar akan meningkat "jika krisis politik dan ekonomi berlanjut di Venezuela", yang kemungkinan akan menyatakan darurat pangan tahun ini.
Bourgeon mengatakan dia prihatin dengan meluasnya kemiskinan di Venezuela, karena negara itu tengah bergulat dengan kondisi ekonomi dan kehidupan yang mengerikan, akibat krisis politik yang tidak kunjung usai.
Secara global, studi ini mencatat bahwa situasi keseluruhan sedikit membaik pada 2018 dibandingkan dengan 2017, ketika 124 juta orang menderita kelaparan akut.
Penurunan sebagian dapat dikaitkan dengan fakta bahwa beberapa negara di Amerika Latin dan wilayah Asia-Pasifik, misalnya, kurang terpengaruh oleh bencana cuaca yang telah melanda pada tahun-tahun sebelumnya.
FAO juga menekankan bahwa "tingkat kekurangan gizi akut dan kronis yang tinggi pada anak-anak yang hidup dalam kondisi darurat tetap menjadi perhatian serius".
Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PBB Kecam UU Hukuman Mati Dibuat Brunei Darussalam Bagi Homoseksual
BPN Prabowo Ingin Lapor PBB dan Interpol, TKN Jokowi Nilai Upaya Langgar Hukum
Membanggakan, Ide Tata Kelola Terumbu Karang RI Diadopsi PBB
UNICEF Puji Aksi Hujan Boneka ala Bonek Untuk Anak Penderita Kanker
Ini Kontribusi Indonesia selama Tiga Bulan di Dewan Keamanan PBB