Mahathir Mohamad Kecam India Soal UU Kewarganegaraan Baru
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam UU Kewarganegaraan baru India, yang dinilai sebagai diskriminasi terhadap Muslim dan memicu unjuk rasa di seluruh negeri.
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengecam UU Kewarganegaraan baru India, yang dinilai sebagai diskriminasi terhadap Muslim dan memicu unjuk rasa di seluruh negeri.
Berbicara di sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada Jumat (20/12), Mahathir mempertanyakan pentingnya UU tersebut yang disebut Citizenship Amendment Act (CAA), ketika warga India telah hidup bersama selama 70 tahun.
-
Kapan Nursyah mulai menari ala India? Nursyah sendiri sebelumnya telah sering membagikan video dirinya menari ala India di media sosial.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi di KTT G20 India selain Menko Airlangga? Selain Menko Airlangga, turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju New Delhi yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selanjutnya, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Apa yang dilakukan pemerintah India terkait larangan sekolah madrasah? Pemerintah negara bagian juga harus memastikan anak-anak berusia antara 6 hingga 14 tahun tidak dibiarkan masuk tanpa izin ke lembaga-lembaga yang diakui,” tulis Hakim Subhash Vidyarthi dan Vivek Chaudhary dalam perintah mereka, yang dibuat berdasarkan permohonan banding dari pengacara Anshuman Singh Rathore.
-
Kapan Mohammad Nazir Datuk Pamoentjak wafat? Ia wafat di Bern, Swiss pada tanggal 10 Juli 1965 di usianya yang sudah 68 tahun.
-
Apa yang dilakukan rakyat Indonesia untuk membantu India? Pernah ada momen di mana rakyat Indonesia dengan suka rela iuran beras untuk India. Beras-beras dari persawahan daerah pedalaman diangkut dengan cikar menuju titik kumpul.
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
"Orang-orang menderita karena UU ini. Kenapa perlu ada ini ketika semua, dalam 70 tahun, mereka hidup bersama sebagai warga tanpa ada masalah?" tanya dia, dilansir dari Aljazeera, Sabtu (21/12).
UU ini akan mempermudah warga minoritas dari tiga negara tetangga mendapatkan status kewarganegaraan India, kecuali Muslim.
UU ini menimbulkan ketakutan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi akan menjadikan India sebagai negara Hindu dan meminggirkan 200 juta warga Muslim, yang jumlahnya 14 persen dari 1,3 miliar populasi India.
"Saya sedih melihat India, yang mengklaim sebagai negara sekuler sekarang mengambil tindakan mencabut kewarganegaraan warga Muslim," kata pemimpin 94 tahun tersebut.
"Jika kita melakukan itu di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bakal terjadi kekacauan dan instabilitas dan setiap orang akan menderita," lanjutnya.
Pernyataan Mahathir muncul di saat memanasnya aksi unjuk rasa di India menolak CAA, dimana sedikitnya sembilan orang tewas.
Pada Jumat, ketegangan meningkat di seluruh negeri, termasuk di ibu kota New Delhi dimana beberapa stasiun metro ditutup dan jaringan internet diblokir di beberapa wilayah untuk mencegah unjuk rasa.
Ribuan orang di distrik mayoritas Muslim di ibu kota New Delhi turun ke jalan setelah salat Jumat, membawa bendera India berukuran besar, meneriakkan slogan melawan pemerintahan Modi.
Unjuk rasa berlanjut di sejumlah kota di India saat pihak berwenang mengeluarkan larangan massa berkumpul dan menangkap ratusan orang.
PBB menyebut CAA sangat diskriminatif, sementara Kementerian Luar Negeri AS mendesak India melindungi kelompok minoritas.
(mdk/pan)