Myanmar bentuk komisi khusus selidiki kasus Rohingya
Pemerintah Myanmar membentuk komisi investigasi khusus yang menyelidiki latar belakang permasalahan di Rakhine. Mereka nantinya akan memberikan hasil rekomendasi kepada presiden yang akan diserahkan akhir Januari mendatang. Dari hasil rekomendasi mereka, pemerintah akan memberikan solusi untuk masalah di sana.
Pemerintah Myanmar membentuk komisi khusus menyelidiki latar belakang terjadinya serangan di Myanmar pada 9 Oktober lalu, yang menjadi awal konflik sebulan ini.
Komisi khusus ini dibentuk oleh kantor kepresidenan Myanmar dan terdiri dari 13 anggota dan dipimpin Wakil Presiden Myanmar U Myint Swe.
-
Apa yang dilakukan Rohingya ini? Anggota Polsek Panipahan menemukan 11 orang Rohingya dan 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menyebrang ke Malaysia secara ilegal.
-
Apa yang dilakukan oleh warga Rohingya di Pekanbaru? Mereka tiba tadi malam dan mengaku tidak tahu siapa yang membawa. Polisi mengamankan sebanyak 13 orang etnis Rohingya yang masuk wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Mereka terlantar di jalan protokol yakni di pinggir Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru.
-
Bagaimana situasi Rohingya di Bangladesh? Pemerintah Bangladesh telah berupaya untuk menangani masalah keamanan ini dengan meningkatkan patroli dan keamanan di sekitar kamp-kamp pengungsian.
-
Kenapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar? Mereka telah menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan dari pemerintah dan mayoritas Buddhisme Rakhine.
-
Kenapa penyelesaian konflik di Myanmar penting? "Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit," ujar Presiden.
-
Dimana sebagian besar Rohingya tinggal di Myanmar? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar.
Selain untuk menyelidiki latar belakang konflik di Myanmar, mereka juga bertugas meneliti perangkat hukum yang ada di Burma. Dilansir dari Bernama, Sabtu (3/12), komisi ini nantinya yang akan membuat rekomendasi dan saran untuk membuat situasi di Rakhine kembali kondusif.
Komisi ini diwajibkan menyerahkan laporan penyelidikan kepada presiden akhir Januari 2017.
Agustus lalu pemimpin tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi menunjuk mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan, untuk memimpin komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine.
Kofi Annan bersama delapan anggota timnya, tiba di Bandara Rakhine Jumat kemarin dan disambut Menteri Negara Bagian Rakhine, Nyi Pu.
Komisi ini sebenarnya melibatkan sembilan anggota independen, termasuk enam orang Myanmar dan tiga warga asing. Tak hanya itu, formasi komisi ini juga akan diperkuat oleh komunitas Muslim dan etnis dari Rakhine.
Namun, pembentukan tim independen ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis minoritas di Myanmar.
Baca juga:
Kofi Annan bakal tengok etnis Rohingya di Myanmar
Isu Rohingya: Malaysia keras kepada Myanmar, Indonesia biasa saja
Myanmar latih dan persenjatai warga non-Muslim lawan Rohingya
Menengok kondisi muslim Rohingya yang lari ke perbatasan Bangladesh
Membandingkan pembantaian etnis Rohingya dan Bosnia
Sederet fakta Wirathu, biksu radikal Myanmar anti-muslim Rohingya
Seberapa kuat tentara Myanmar? Ini data lengkapnya