PBB Kumpulkan Bukti Mengejutkan Soal Dugaan Kejahatan Kemanusiaan Militer Myanmar
Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintahan sipil dan menangkap pemimpin de facto, Aung Saan Suu Kyi. Sejak saat itu, junta menumpas siapapun yang menentang kudeta.
Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan Selasa kemarin, pihaknya mengumpulkan banyak bukti dugaan kejahatan militer di Myanmar, termasuk kudeta tahun lalu.
Mekanisme Penyelidikan Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) menyampaikan bukti-bukti tersebut mengindikasikan telah dilakukannya kejahatan internasional paling berat.
-
Kenapa militer Israel menembak kendaraan PBB? “Kami mengutuk keras kekejaman yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pendudukan Israel baik terhadap warga Palestina maupun pekerja bantuan asing di Gaza,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Gaza.
-
Apa jabatan sahabat Irjen Pol Krishna Murti di PBB? Saat ini beliau sudah jadi Kepala Polisi PBB dan saya jadi Kadiv Hubungan Internasional Polri," ungkapnya.
-
Apa yang terjadi pada kendaraan PBB di Gaza? Video kendaraan yang menjadi sasaran menunjukkan beberapa lubang peluru telah menembus jendela mobil.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan Muktamar PKB di Bali diselenggarakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
"Mekanisme (IIMM) telah mengumpulkan pokok-pokok informasi dalam jumlah signifikan termasuk video, foto, dan dokumen terkait potensi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di seluruh Myanmar oleh berbagai individu sejak Februri 2021," jelas laporan IIMM, dikutip dari Al Arabiya, Rabu (10/8).
Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintahan sipil dan menangkap pemimpin de facto, Aung Saan Suu Kyi. Sejak saat itu, junta menumpas siapapun yang menentang kudeta.
"Para pelaku kejahatan ini harus tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertindak dengan impunitas (kebal hukum)," jelas Ketua IIMM, Nicholas Koumjian.
"Kami sedang mengumpulkan dan mengamankan bukti tersebut agar suatu hari dapat dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
IIMM dibentuk Dewan HAM PBB pada September 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan dan pelanggaran hukum internasional paling berat dan mempersiapkan gugatan untuk dakwaan kejahatan yang dilakukan sejak 2011. Berlokasi Jenewa, IIMM mulai bekerja sejak Agustus 2019 dan melaporkan setiap tahun ke Dewan HAM dan Majelis Umum PBB.
Baca juga:
Dubes Myanmar untuk China Meninggal Secara Mendadak
Bangladesh Minta Bantuan China untuk Pulangkan Pengungsi Rohingya ke Myanmar
Serang Keluarga Asia karena Dianggap Penyebar Covid-19, Pria AS Dipenjara 25 Tahun
Jurnalis Jepang Ditangkap di Myanmar, Dianggap Menghasut Perlawanan terhadap Militer
ASEAN Desak Junta Myanmar Hentikan Eksekusi Mati
Junta Myanmar Tangkap Warga Jepang karena Rekam Video Demonstrasi
Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat Enam Bulan