Menilik Sejarah PKB, Partai Anak Kandung NU Kini Diduga Menjauhkan Diri dari PBNU
Kini, PBNU mengaku tengah berupaya mengembalikan PKB ke pangkuan NU.
Kini, PBNU mengaku tengah berupaya mengembalikan PKB ke pangkuan NU.
Menilik Sejarah PKB, Partai Anak Kandung NU Kini Diduga Menjauhkan Diri dari PBNU
Gonjang-ganjing hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah terjadi sejak lama. Kini, PBNU mengaku tengah berupaya mengembalikan PKB ke pangkuan NU.
Sikap PBNU
Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menuturkan, saat ini pihaknya sedang mendiskusikan pembentukan pansus guna mengembalikan PKB ke NU.
"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," terang Gus Ipul, Jumat (26/7/2024).
Wali Kota Pasuruan itu menegaskan bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.
"Langkah ini (membentuk Tim Lima) setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," ungkap mantan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019 itu, dikutip dari ANTARA.
Sejarah PKB
PKB ialah partai yang lahir dari rahim reformasi. Cikal bakal partai ini muncul setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Saat itu, PBNU menerima banyak usulan dari masyarakat NU di berbagai daerah supaya mendirikan partai politik.
Mengutip laman pkb.id, saat itu muncul 39 usulan nama partai. Tiga nama terbanyak ialah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur terbanyak diusulkan untuk lambang parpol ialah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.
PBNU menanggapi semua usulan tersebut dengan hati-hati. Pasalnya Muktamar NU ke-27 di Situbondo menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Tim Lima
PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Hasilnya dibentuklah Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.
Tim Lima diketuai oleh Kiai Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU). Anggotanya yakni Kiai Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Kiai Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), Kiai Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.
Selain Tim Lima, dibentuk juga Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU). Anggotanya yakni Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma`ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima mengiventarisasi dan merangkum usulan dan membantu warga NU melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.
Saat segala kebutuhan pendirian partai terpenuhi, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sempat ragu. Meski demikian, ia akhirnya mau menginisiasi pembentukan PKB pada akhir Juni 1998.
"Kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," demikian petikan isi deklarasi PKB di Jakarta pada 23 Juli 1998.
