PBB Sebut Manusia Tak Bisa Lagi Tinggal di Sejumlah Wilayah Asia Afrika, Ini Sebabnya
Bencana-bencana yang terjadi di Somalia dan Pakistan telah menggambarkan keadaan ancaman gelombang panas ekstrem. Panas yang mematikan hingga bencana kemanusiaan yang lebih berat diperkirakan dapat terjadi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Dunia menyatakan dalam beberapa dasawarsa lagi, gelombang panas akan menjadi sangat ekstrem di berbagai wilayah dunia sehingga manusia tidak dapat lagi hidup.
Kawasan seperti Sahel, Tanduk Afrika, dan beberapa wilayah di Asia Barat Daya dan Asia Selatan akan mengalami gelombang panas ekstrem yang melebihi batas fisiologis dan sosial manusia yang membuat penderitaan besar dan kematian.
-
Apa itu perubahan iklim? Menurut PBB, perubahan iklim adalah mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak dan gas.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana cara mengatasi perubahan iklim? Ada beberapa cara mengatasi perubahan iklim yang bisa dilakukan, di antaranya: Mengehmat Energi Salah satu cara mengatasi perubahan iklim adalah menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita bisa mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
-
Di mana Pertamina mempresentasikan capaian target iklimnya? Pertamina pamerkan deretan capaian tersebut pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties 28 di Uni Emirat Arab.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan air? Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
Bencana-bencana yang terjadi di Somalia dan Pakistan telah menggambarkan keadaan ancaman gelombang panas ekstrem. Panas yang mematikan hingga bencana kemanusiaan yang lebih berat diperkirakan dapat terjadi.
Dalam laporan yang dikeluarkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), mengungkap langkah-langkah agresif perlu segera diambil demi mencegah bencana panas.
“Ada batas yang jelas di mana orang yang terpapar panas dan kelembapan ekstrem tidak dapat bertahan hidup,” ungkap laporan itu, seperti dilansir AFP, Senin (10/10).
“Kemungkinan juga ada tingkat panas ekstrem di mana masyarakat merasa hampir tidak mungkin untuk beradaptasi efektif,” lanjut laporan.
“Pada lintasan saat ini, gelombang panas dapat memenuhi dan melampaui batas fisiologis dan sosial dalam beberapa dekade mendatang, termasuk di wilayah seperti Sahel dan Asia selatan dan barat daya,” jelas laporan.
Laporan itu juga memperingatkan bencana gelombang panas ekstrem dapat memaksa perpindahan penduduk hingga mendorong ketidaksetaraan.
Penduduk negara berkembang, petani, anak-anak, orang-orang tua, dan ibu yang sedang mengandung dan menyusui adalah orang-orang yang rentan terkena dampak bencana itu.
“Ketika krisis iklim tidak terkendali, peristiwa cuaca ekstrem, seperti gelombang panas dan banjir, memukul orang-orang yang paling rentan paling parah,” jelas kepala kemanusiaan PBB, Martin Griffiths.
“Tidak ada dampak yang lebih brutal dirasakan daripada di negara-negara yang sudah terhuyung-huyung dari kelaparan, konflik dan kemiskinan,” lanjutnya.
Untuk membahas ancaman-ancaman itu, PBB akan mengadakan konferensi COP27 pada November nanti di Mesir. Sekretaris Jenderal IFRC Jagan Chapagin mendesak agar negara-negara COP27 dapat memberikan bantuan dana kepada negara-negara di wilayah yang paling berisiko.
OCHA dan IFRC juga menyarankan langkah-langkah untuk memerangi gelombang panas ekstrem, yaitu memberi informasi kepada penduduk dan pihak berwenang untuk bereaksi tepat waktu, menemukan cara baru mendapatkan dana, menguji tempat penampungan darurat dan pusat pendinginan, dan mengubah rencana pembangunan masyarakat untuk memperhitungkan dampak panas ekstrem.
Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan
(mdk/pan)