Pejabat HAM PBB Mengundurkan Diri, Alasannya Genosida Israel Terhadap Rakyat Palestina Gagal Dihentikan

Direktur Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di New York, Craig Mokhiber, mengundurkan diri dari jabatannya. Dia memprotes PBB “gagal” dalam tugasnya untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang dilakukan Israel. 

Sumber: The Guardian

Dalam surat pengunduran dirinya, Mokhiber menyebut Amerika Serikat(AS), Inggris, dan sebagian besar negara Eropa "sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan" di Jalur Gaza.

Foto: Reuters

Surat tersebut ditujukan kepada komisioner tinggi PBB di Jenewa, Volker Turk, tertanggal 28 Oktober. Dia menulis: "Ini akan menjadi komunikasi terakhir saya kepada Anda", merujuk peran dan jabatannya di New York.

Mokhiber mengkritik keras PBB atas kegagalannya dalam mencegah apa genosida Israel terhadap warga Palestina.

“Sekali lagi kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," tulisnya.

Menurutnya, PBB juga sebelumnya telah gagal mencegah genosida suku Tutsi di Rwanda, Muslim di Bosnia, Yazidi di Kurdistan Irak dan Rohingya di Myanmar. 

Foto:  Carlo Allegri/Reuters

“Komisaris Tinggi kami gagal lagi. Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade, sepenuhnya didasarkan pada situs mereka sebagai orang Arab.. tidak ada keraguan.”

“Ini adalah contoh kasus genosida," lanjutnya seraya menambahkan bahwa AS, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa tidak hanya “menolak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka” berdasarkan Konvensi Jenewa tetapi juga mempersenjatai serangan Israel dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik terhadap konflik tersebut. 

Mokhiber juga menegaskan keberadaan negara Israel harus diakhiri. Dia mengusulkan untuk mendukung pendirian "negara tunggal, sekuler, demokratis di seluruh Palestina yang bersejarah, dengan hak yang sama bagi orang Kristen, Muslim, dan Yahudi," serta "pembongkaran proyek pemukim kolonial yang sangat rasialis dan akhir dari apartheid di seluruh negeri."

Mokhiber bekerja di PBB sejak tahun 1992 dan telah menduduki berbagai jabatan penting. Dia juga telah berkontribusi dalam menyusun pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan dan bertindak sebagai penasihat hak asasi manusia di Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Pernyataan perpisahan Mokhiber yang tegas ini telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat internasional. Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch, mengatakan bahwa Mokhiber telah memberikan argumen yang kuat tentang adanya standar ganda dalam sikap PBB terkait Israel dan Palestina.