Presiden Joe Biden dan Jokowi Minta Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meminta militer Myanmar membebaskan tahanan politik dan menghentikan semua kekerasan.

2021-11-02 16:02:28

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meminta militer Myanmar membebaskan tahanan politik dan menghentikan semua kekerasan. Desakan ini disampaikan dalam pertemuan di sela konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia.

“Mereka menyatakan keprihatinan soal kudeta di Burma dan setuju militer Burma harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan menyediakan kembalinya demokrasi dengan cepat,” jelas Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, Selasa (2/11).

Biden juga mendukung sikap ASEAN terkait junta militer Myanmar, yang bulan lalu memboikot KTT ASEAN setelah pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing tak diundang.

Myanmar terperosok dalam kekerasan dan kerusuhan sipil sejak kudeta militer pada Februari.

Menurut data terbaru Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya ada 1.229 orang tewas sejak kudeta, sementara lebih dari 9.500 telah ditangkap.

Para pengunjuk rasa juga menghadapi pemukulan dan penangkapan; setidaknya 131 yang meninggal disiksa sampai mati menurut data AAPP.

Kekerasan antara militer dan kelompok etnis pemberontak juga pecah, memaksa puluhan ribu orang mengungsi di dalam negeri atau melintasi perbatasan menuju Thailand.

Sebelumnya pada Senin, pemerintahan Biden menyambut misi pribadi ke Myanmar mantan duta besar AS untuk PBB, Bill Richardson, sebagai cara yang memungkinkan untuk membantu mempercepat akses kemanusiaan ke negara itu.

Departemen Luar Negeri mengatakan Richardson melakukan perjalanan sendiri tetapi berharap dia dapat membantu meyakinkan para pemimpin Myanmar untuk mengizinkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi virus corona dan kebutuhan mendesak lainnya.

“Gubernur Richardson memiliki pengalaman luas dalam menangani masalah kemanusiaan,” jelas Departemen Luar Negeri.

“Meskipun ini bukan upaya yang disponsori oleh, atau atas nama, pemerintah Amerika Serikat, kami berharap perjalanannya berkontribusi pada peningkatan akses kemanusiaan.”

“Kebutuhan kemanusiaan dan kesehatan di Burma sangat besar,” lanjutnya.

“Kami terus menyerukan rezim militer untuk menghentikan kekerasannya, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan kemanusiaan.”

Reporter Magang: Ramel Maulynda Rachma

Baca juga:
Tatmadaw dan Penyiksaan Sistematis di Myanmar yang Terlalu Sadis untuk Diceritakan
Aung San Suu Kyi Bantah Hasut Lembaga Internasional untuk Kecam Rezim Militer Myanmar
KTT ASEAN ke-39, Jokowi Harap Demokrasi di Myanmar Segera Pulih
Jokowi Sayangkan Militer Myanmar Tolak Utusan ASEAN Bantu Selesaikan Krisis
Junta Myanmar Tolak Berunding dengan Oposisi Penentang Kudeta dan Aung San Suu Kyi
"Saya Cinta Myanmar, Tapi Saya akan Kembali Hanya Jika Ada Kedamaian"

(mdk/pan)