Macam-macam Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Macam-macam demokrasi di Indoensia yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan gampang pecah hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian demokrasi parlementer di Indonesia berakhir.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Macam-macam demokrasi di Indonesia berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Namun ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi pancasila.

3. Demokrasi Pancasila

Era Orde Baru (1966-1998)

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain.

Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengserkan oleh rakyatnya pada Mei 1998.

Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-Sekarang)

Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era Reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh presiden Abdurahman Wahid sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo.

Tujuan Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tujuan utama dari pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan politik

Salah satu tujuan utama demokrasi adalah memberikan kebebasan politik kepada warga negara. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpendapat, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan negara. Kebebasan politik ini mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan membentuk kelompok atau partai politik.

2. Menghormati hak asasi manusia

Demokrasi juga bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum.

Hak-hak ini termasuk hak suara, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk tidak diskriminasi, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Demokrasi menjamin bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

3. Mewujudkan keadilan sosial

Tujuan demokrasi juga termasuk dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Demokrasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu-individu dalam masyarakat.

4. Memberikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas

Salah satu tujuan penting dari demokrasi adalah memberikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Warga negara memiliki hak untuk mengawasi tindakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika ditemukan adanya pelanggaran atau tindakan yang merugikan masyarakat.

5. Menjaga perdamaian dan stabilitas

Demokrasi juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam sistem demokrasi, konflik dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan negosiasi. Pemilihan umum rutin dan proses pengambilan keputusan yang inklusif membantu menghindari terjadinya konflik berskala besar dan memelihara kestabilan negara.