Warga Badui Tolak Bantuan Sosial Covid-19 dari Pemerintah, Ini Alasannya
Warga Badui menolak bansos dari pemerintah, ternyata ini alasannya.
Masyarakat adat Kanekes, Badui di kawasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menolak akan adanya penyaluran dana sosial dari pemerintah, baik bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah tersebut.
"Kami menolak penyaluran BST maupun BLT itu," kata Jaro Saija, Tetua Adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Kamis.
-
Bagaimana para jawara Banten mendapatkan kekuatannya? Kekuatan magis yang dimiliki para jawara ini bersumber dari para kiai melalui bimbingan khusus. Ilmu-ilmu yang dimanfaatkan untuk memukul mundur penjajah di antaranya brajamusti, kanuragan, dan ilmu kebal.
-
Apa saja yang ditemukan di Situs Banten Girang sebagai bukti peradaban di masa lampau? Di area tersebut terdapat kompleks bangunan, arca hingga makam dari tokoh agama yang cukup berpengaruh kala itu.
-
Kenapa Banten disebut tanah jawara? Para jawara berada di bawah komando para ulama dan kiai yang saat itu menjadi sumber kekuatan sosial dan spiritual di Banten. Para kiai ini memiliki dua kategori murid, yang pertama adalah para santri yang terus masif menyebarkan agama Islam untuk mengusir penjajah. Lalu murid kedua adalah para jawara yang fokus menangani perlawanan secara fisik dan spiritual.
-
Bagaimana pernyataan tersebut dibantah? Seorang dokter kulit di negara bagian Maryland, AS yang berspesialisasi dalam terapi cahaya untuk penyakit kulit membantah klaim kacamata hitam yang dikaitkan dengan kanker."Apakah kacamata hitam yang menghalangi sinar UV bersifat melindungi? Ya. Apakah ada bukti bahwa memakai kacamata hitam berbahaya bagi kesehatan mata atau kulit? Tidak," dikutip dari AFP.
-
Apa isi dari surat kabar *Bataviasche Nouvelles*? Mengutip dari berbagai sumber, isi konten tulisan yang ada di surat kabar Bataviasceh Nouvelles ini mayoritas adalah iklan. Ada pula beberapa terbitannya juga memuat aneka berita kapal dagang milik VOC.
-
Apa yang diterima Pemprov Jateng dari Balai Bahasa? Pada Kamis (10/8), Pemprov Jateng menerima hibah dari Balai Bahasa berupa bangunan gedung permanen dan perangkatnya.
Tidak Merata
©REUTERS/Willy Kurniawan
Menurut Saija, dilansir dari laman ANTARA, alasan penolakan tersebut karena dana yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Saat ini jumlah warga di Badui telah mencapai 14.600 jiwa dan 4.320 kepala keluarga (KK), dan telah tersebar di total 68 Kampung, baik Badui Luar maupun Badui Dalam.
Selain itu, dana yang disumbangkan oleh pemerintah juga nantinya akan melalui dana desa, sedangkan pemerintahan desa di wilayah tersebut tidak memiliki fasilitas dana tersebut. Sehingga lebih baik warga Badui menolak bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah.
Telah Disepakati Lembaga Adat
Saija menjelaskan, jika penolakan tersebut telah disepakati oleh lembaga adat setempat, sehingga sudah sesuai dengan hasil musyawarah. Menurutnya, dikhawatirkan akan ada kecemburuan sosial dari tidak meratanya pembagian bantuan sosial Covid-19 tersebut.
"Kami tentu tidak menerima dana sosial itu, karena jumlah warga yang tidak menerima lebih banyak dibandingkan warga yang menerima dana sosial, sehingga tidak menyanggupi bentuk pertanggungjawabannya," ujarnya menjelaskan.
Mematuhi Adat Demi Keharmonisan
©REUTERS/Willy Kurniawan
Sejauh ini, lanjutnya, jika di kawasan palemburan adat Badui belum pernah terjadi konflik yang meresahkan masyarakat disana, pun termasuk terjadinya kriminalitas dan krisis pangan.
Ia menambahkan jika masyarakat Badui merupakan cerminan pribadi yang kuat dengan ketahanan pangan yang dimilikinya. Sehingga lebih baik jika bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan di luar sana.
"Kami lebih baik dana sosial akibat dampak COVID-19 itu diberikan ke orang lain saja," katanya
Tanggapan Pemerintah Setempat
Senada dengan Saija, Eka Darma Putra, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak membenarkan terkait penolakan bansos dari para masyarakat Badui tersebut karena masih kuat menerapkan prinsip leluhur.
Ia juga menambahkan jika penolakan bantuan sosial itu telah dilengkapi oleh surat pernyataan dari Kepala Desa Kanekes juga tokoh adat, Badan Perwakilan Desa setempat (BPD), RT dan RW. Sehingga ia menghargai keputusan masyarakat adat Badui.
"Kami menghargai keputusan adat mereka yang menolak menerima dana BLT dan BST," katanya.