Ahok bakal pelajari alasan KJP disetop pihak sekolah
Ahok bakal pelajari alasan KJP disetop pihak sekolah. Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah melakukan tindakan terkait laporan mengenai penghentian dana bantuan pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab selama melakukan blusukan, ini merupakan salah satu keluhan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah melakukan tindakan terkait laporan mengenai penghentian dana bantuan pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab selama melakukan blusukan, ini merupakan salah satu keluhan warga.
Basuki atau akrab disapa Ahok telah memerintahkan bawahannya segera melakukan penelusuran terhadap keputusan penghentian tersebut. Di mana ternyata kebanyakan penghentian itu dilakukan oleh pihak sekolah.
"Makanya kita pelajari saja masalahnya apa disetop? Biasanya guru dan kepala sekolah yang setop," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2).
Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta warga untuk tidak cemas akan tak kebagian bantuan dana pendidikan ini. Karena pada akhirnya, dana yang seharusnya diberikan kepada mereka masih utuh.
"Kita ikutin saja, kita audit saja, enggak akan hilang duitnya. Kan kalau disetopkan duitnya enggak kekirim," tutupnya.
Sebelumnya, Warga RT 02 RW 03 Pulau Kelapa, Desi (35) mengaku bingung. Sebab, semenjak Basuki atau akrab disapa Ahok itu cuti untuk menjalani kampanye hingga 11 Februari 2017 mendatang Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga pengurangan Petugas Pemeliharaan Sarana Umum (PPSU).
"KJP sekarang pilih-pilih kalau gaji di atas Rp 5 juta enggak dapet. Honor juga enggak dapat KJP, padahal gajinya cuma Rp 500 ribu sebulan. Sebelumnya dapat terus semenjak tahun 2017 ini gak dapat. katanya ada aturan," katanya di Pulau Kelapa, Senin (30/1).
Selain itu, ibu dua orang anak ini mengeluhkan mengenai kecilnya gaji guru hononer yang sangat kecil. Dia menjelaskan, dalam sebulan seorang gaji guru tidak tetap ini hanya mendapatkan Rp 500 ribu, padahal tanggungjawabnya besar.
"Guru TK sarjana tetapi enggak dapat gaji, malah cuma dapat iuran Rp 10 ribu, dibayar setahun sekali baru kalau sudah banyak dibagi-bagi," tuturnya miris.
Kemudian, Desi juga mengkomplain adanya pengurangan tenaga kerja PPSU, di mana ada 17 orang sekarang hanya tinggal dua orang. Alhasil pantai yang awalnya bersih mulai terjadi penumpukan sampah.
"Semenjak Pak Ahok cuti ini semua terjadi, pengurangan PPSU Laut, KJP acak-acakan, enggak mengerti aku ini. Ini siapa di balik semua ini? Masalahnya Pak Ahok non-aktif," tutupnya.