Ahok diminta jangan beda-bedakan prostitusi kelas kakap dan teri

Seharusnya, Ahok selaku pihak eksekutif menjalankan Perda tersebut agar menjamurnya praktik prostitusi di Jakarta.

Anggota DPRD Fraksi Golkar Ashraf Ali mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjalankan Perda bila prostitusi betul-betul dilarang. Ahok diminta untuk tidak tebang pilih dan membeda-bedakan praktik prostitusi kelas kakap atau kelas teri.

"Jadi begini pemberantasan sebenarnya kita perlu ada namanya ketegasan secara regulasi prostitusi dilarang. Itu persoalannya saya pikir kita berharap terhadap penegakan regulasi menjadi bagian tugas pemerintah," kata Ashraf saat dihubungi, Jakarta, Selasa (23/2).

Dia menegaskan, Perda dibuat oleh pemerintah dan DPRD. Seharusnya, Ahok selaku pihak eksekutif betul-betul menjalankan Perda tersebut agar menjamurnya praktik prostitusi dapat diminimalisir.

"Masalahnya sekarang sampai sejauh mana kemampuannya," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Ashraf, pemberantasan praktik prostitusi butuh bantuan semua pihak. Baik itu unsur masyarakat atau unsur lainnya. "Prostitusi dilarang. Kepentingan bangsa lebih besar dan harus didahulukan daripada hiburan seperti itu. Dari sisi lain moralitas juga penting, karena ini untuk pembinaan terhadap anak bangsa," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan DKI, Anhar Nasution menilai, selama ini sikap Ahok khusus dari Pemprov DKI dinilai diskriminatif dalam kasus penertiban prostitusi.

Sebab, Ahok hanya menyebut beberapa hotel-hotel dan tempat hiburan malam saja yang diduga menyediakan jasa prostitusi.

"Itu tidak sehat, kemungkinan besar ada persaingan bisnis dari pihak-pihak tertentu. Kalau mau periksa semua hotel. Jadi jangan sebut satu saja," kata Anhar saat dihubungi, Selasa (23/2).

Menurutnya, pernyataan Ahok yang hanya menyudutkan salah satu hotel dan tempat hiburan malam sangat sarat dengan kepentingan pihak tertentu.

Anhar menyebut, di seluruh wilayah DKI Jakarta setidaknya terdapat 247 griya pijat, 80 diskotek, 16 kelab malam, 7 mandi uap, 14 spa, 267 karaoke, 174 live music, dan 39 lokasi pijat reflek.

Sehingga, jika Ahok ingin serius memberantas prostitusi, seluruh lokasi tempat hiburan tersebut ikut diperiksa. Anhar mengatakan, awal mula munculnya kasus prostitusi ini berasal dari penertiban kawasan Kalijodo yang diduga terjadi praktik prostitusi ilegal sejak lama.

Namun Anhar menilai, jika dikaitkan antara kasus Kalijodo dengan masalah tempat hiburan malam dan hotel di Jakarta tentu jauh berbeda. Sebab semua tempat hiburan dan hotel di Jakarta memiliki izin yang resmi tidak seperti di kawasan Kalijodo yang berdiri di jalur hijau.

"Saya katakan, prostitusi sudah ada sejak dunia ini terbentang, kalau mau jujur dan tidak munafik semua hotel dan tempat hiburan itu ada, jangan mengkotak-kotakkan," katanya.

Anhar meminta kepada Ahok untuk bisa mencari solusi terbaik dalam permasalahan prostitusi ini. Namun dia mengingatkan, Pemprov untuk fokus dalam peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam di Jakarta.

"Mari kita selesaikan secara komperhensif, cari solusinya, dan mencari jalan keluarnya. Jangan karena kepentingan politik langsung melakukan penutupan kan tidak baik juga itu," katanya.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan pernyataan yang mengejutkan soal Hotel Alexis. Kata Ahok, lantai 7 Hotel Alexis bagaikan surga dunia. Tetapi, Ahok belum mengambil sikap tegas dan mengklaim tidak memiliki bukti untuk menindak Hotel Alexis dan tempat hiburan kelas atas lainnya.