Ahok minta camat & lurah daftarkan pegawai kontrak jadi peserta BPJS
Ahok menilai pegawai seperti PPSU, Pekerja Harian Lepas, Satpol PP, harus mendapat jaminan BPJS kesehatan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku telah meminta kepada camat dan lurah agar seluruh Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ahok menilai seluruh pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) seperti PPSU, Pekerja Harian Lepas (PHL), Satpol PP, harus mendapat jaminan BPJS kesehatan.
"Nah kita juga ingin mereka merasakan ada BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Ini dalam rangka ke depan seluruh penduduk Jakarta saya harapkan memiliki premi asuransi. Kalau dia swasta mau ikut ya silahkan. kita enggak mau maksa. Tapi yang belum harus," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/3).
Dia mengatakan, akan menanggung seluruh biaya jaminan kesehatan itu. Syaratnya adalah hanya harus memiliki KTP DKI atau bagi pekerja yang berasal dari daerah harus menunjukkan Nomor Induk kependudukan.
"PHL, Satpol PP, PKWT semua. Pokokya siapapun yang di Jakarta harus punya BPJS. Sekarang sudah boleh semuanya pakai nomor induk kepen dudukan. Kalau dulu mesti daftar bareng," terang Ahok.
Ditambahkannya, pemberian jaminan ini karena selama ini dia menyadari gaji pegawai kontrak DKI cukup rendah dan kurang menunjang taraf hidup mereka. Bahkan, jika ada sanak saudara yang meninggal, santunan yang diberikan pun relatif kecil.
"Saya tanya sama lurah kalau dulu ada pegawainya meninggal kita cuma ngumpulin duit uang duka pernah enggak kekumpul sampai Rp 100 juta? mana ada. Paling Rp 10 juta atau Rp 20 juta. Ini kalau meninggal Rp 136 juta atau Rp 137 juta," ujar mantan politisi Gerindra ini.
Pemberian BPJS kesehatan bagi pegawai kontrak ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Seluruh pegawai kontrak dan anggota keluarga dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS kesehatan mulai 1 Maret 2016.
Baca juga:
Target RTH 33% sulit, Ahok sebut salahkan pejabat DKI main calo
'Pemprov DKI harusnya berantas narkoba di hotel, bukan prostitusi'
113 Penggusuran sepanjang 2015, Ahok diskriminasi ke warga miskin
Ahok khawatir pembangunan ruas 6 tol ganggu proyek MRT
Lulung tantang Ahok babat habis prostitusi di Alexis dan Malioboro
Puluhan anggota absen, DPRD DKI tunda paripurna aturan zona pesisir
Politisi Gerindra sebut Ahok pengecut tak mau temui warga Kalijodo
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.