Ahok pecat dua pejabat DKI karena UPS dan anggaran siluman
Ahok menilai bahwa Larso pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan perangkat UPS pada APBD-P 2014.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasannya mencopot Lasro Marbun dari jabatannya sebagai Inspektur DKI. Ahok, begitu dia disapa, menilai bahwa Larso pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-P 2014.
Sebelumnya, Larso diketahui sebelum menjabat sebagai Inspektorat DKI, Larso adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selain Larso, Ahok juga mencopot, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Andi Baso Mappapoleonro.
Dia menilai, Andi Baso juga salah satu orang yang bertanggung jawab terkait adanya anggaran siluman di pos program Bappeda DKI Jakarta.
"Pasti saudara bertanya kenapa mengganti dua itu? Karena dua itu adalah orang yang saya tidak tahu apakah terlibat atau tidak terlibat secara langsung tapi adalah orang yang langsung berhubungan UPS, Scanner, dan APBD siluman menurut saya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (27/11).
Dengan pencopotan Larso dan Andi Baso, mantan politikus Gerindra ini ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melindungi oknum yang terlibat dalam kasus pengadaan UPS dan anggaran siluman di Bappeda.
"Kemarin waktu saya diperiksa BPK ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan ke mereka karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Jadi kalo saya terlibat kan meski kasih jabatan ini. Makanya sekarang saya mau buktikan hari ini. Saya copot aja," tegas Ahok usai pelantikan.
Seperti diketahui, Ahok baru saja melantik dua pejabat eselon II untuk posisi kepala inspektorat dan kepala BPLHD. Selain itu, dia juga diketahui melantik pejabat eselon III dan IV dari lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dan Dinas Sosial DKI Jakarta.
Baca juga:
Djarot soal Ahok damprat calon camat: Tak apa, daripada kacau
Ahok soal calon camat hadiri pelantikan: Semua jadi kacau balau!
Tak agendakan pelantikan, Ahok usir calon camat dari Balai Kota
Tak becus susun anggaran, Ahok rombak pejabat di Dinas Pariwisata
Menteri Susi nilai pulau buatan Ahok lebih cocok diisi pelabuhan
Ahok dinilai tak jelas rombak SKPD karena temuan pemborosan anggaran
Ahok: Pengendara kita banyak lawan arus, parkir sembarangan
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.