Ahok: Permintaan BPK buah simalakama, sekarang BPK lepas tangan
BPK meminta pembelian dibatalkan dan RS Sumber Waras mengembalikan uang yang dibayarkan Pemprov DKI.
Polemik pembelian sebagian lahan milik Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras masih terus berlanjut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jadi bulan-bulanan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab dirinya bersikukuh pembelian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai dengan prosedur.
Basuki atau akrab disapa Ahok menceritakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dirinya sempat menyampaikan bahwa yang menentukan nilai jual objek pakai (NJOP) bukan Pemprov DKI Jakarta melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Eh yang nentuin NJOP emang kami yang netapkan? Tapi wilayahnya siapa? Zona merah siapa yang netapin? Dari Dirjen (BPN) yang nentuin angka-angkanya. Staf ahli semua. Bukan kami loh. Bukan kami panggil, tolong ya yang merah (harganya) sekian. Itu ada itung-itungannya," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).
Dengan alasan tersebut, mantan Bupati Belitung Timur ini menepis tuduhan dari BPK. Sebab BPK menyebut ada kerugian negara karena pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dengan NJOP terbaru. Padahal hal tersebut di luar kewenangan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu enggak masuk akal. Kamu bandingkan harga yang dibeli Ciputra dengan saya, DKI. Yang Ciputra tuh belinya harga pasar kalau pake NJOP bener," katanya.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK meminta Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Namun, Ahok dengan tegas mengatakan kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan.
"Kalau mau ganti pun dalam hukum harus serahkan pada Jaksa. Jaksa menuntut perdata loh bukan pidana," tutur suami Veronica Tan ini.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, kata Ahok, jika KPK menemukan kesalahan pada pembelian RS Sumber Waras maka harus diserahkan kepada Jaksa. Jaksa sebagai pengacara negara akan menggugat secara perdata kepada Yayasan Sumber Waras. Sehingga akan dapat terlihat apakah Sumber Waras harus mengembalikan dugaan kerugian sebesar Rp 191 miliar.
"Lah sekarang masalahnya apa betul kerugian?"
Selain itu BPK meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan milik Yayasan RS Sumber Waras. Sebab menurut mereka, bila tanah tersebut dijual dengan harga NJOP lama (2014), atau Rp 20 juta, maka ini dapat menyebabkan kerugian negara juga. Mengingat tidak ada dalam sejarah NJOP akan turun, melainkan akan naik setiap tahunnya.
"Jadi permintaan BPK ini buah simalakama. Sekarang BPK lepas tangan. Dia bilang urusan saya udah selesai sekarang urusannya KPK. Jadi tinggal dua (kemungkinan) aja Pemda DKI yang salah atau BPK yang salah," tutup Ahok.
Baca juga:
Politikus PDIP: Ahok sepertinya langgar hukum
Bisa klarifikasi soal Sumber Waras, Ahok berterima kasih pada KPK
Ahok sebut pembelian Sumber Waras tidak bisa dibatalkan
Ahok tuding BPK menyembunyikan kebenaran soal Sumber Waras
Ahok diminta tak intervensi audit BPK soal Sumber Waras
Setiap berurusan soal Sumber Waras, Ahok tuding ada oknum di KPK
Ahok diperiksa KPK, Fadli Zon yakin ada korupsi di Sumber Waras
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Siapa yang dibunuh karena memberitakan korupsi? Herliyanto adalah seorang wartawan lepas di Tabloid Delta Pos Sidoarjo. Dia ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Herliyanto diduga dibunuh usai meliput dan memberitakan kasus korupsi anggaran pembangunan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).