Ahok: Saya sangat kecewa dengan menkeu tak ngerti BPJS

"Saya sangat kecewa dengan Menkeu yang tidak mengerti tentang BPJS, saya dikasih premi Rp 15.500," kata Ahok.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan pada tahun 2014 per 1 Januari mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku kecewa terhadap Menteri Keuangan yang memberikan premi (iuran) kesehatan hanya Rp 15.500 per orang dalam setiap bulannya.

Padahal alokasi anggaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun dengan tanggungan warga sebanyak 4,7 juta warga. Maka premi kesehatan sebesar Rp 23 ribu per orang dalam setiap bulan.

"Saya sangat kecewa dengan Menkeu yang tidak mengerti tentang BPJS, saya dikasih premi Rp 15.500. Dan Menko Kesra juga bilang sama saya, nanti saya perjuangkan di Rp 17.000. Lumayan tambah Rp 2000. Bukan itu (intinya)," ungkap Ahok di aula kantor PB IDI Jakarta, Rabu (6/3).

Ahok menegaskan jika premi yang ideal adalah sebesar Rp 50 ribu per orang dalam setiap bulan. Jika premi BPJS Rp 50 ribu maka anggaran kesehatan untuk KJS harus Rp 2,1 triliun.

"Jadi kita belum sampai di Rp 50.000, mari kita mulai dengan Rp 23.000 karena apa? Karena kalau DKI ingin BPJS Rp 50.000, DKI butuh Rp 2,1 triliun. Dan Ketua DRPD ngotot tidak boleh lebih Rp 1,5 triliun. Sedangkan hutang lama ada Rp 350 miliar," jelas Ahok.

"Saya bilang ke Prof Akmal (Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan), Rp 15.500 tolak saja. Karena kita punya lebih bagus dong Rp 23.000. Justru kami lakukan uji coba Rp 23.000 itu untuk tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa Rp 15.500 Anda itu tidak masuk akal," sambungnya.

Dengan premi yang hanya Rp 15.500, diakui Ahok maka Pemerintah Pusat akan terasa berat menjalankan BPJS pada 2014 mendatang. Oleh karena itu, DKI melakukan pembelajaran dan uji coba dengan premi Rp 23 ribu sebagai salah satu cara mendidik masyarakat.

"Kan saya bilang tidak ada yang gratis. Mendidik rakyat, kalau bayar rumah sakit hanya Rp 50.000, rakyat harus bayar. Jangan isi pulsa sanggup sedangkan bayar kesehatan tidak mau," kata Ahok.

"Kesalahan orang politik juga, selalu bilang kesehatan gratis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Yang ada jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi. Itu yang bener," tutupnya.