Ahok sebut Ruki & Indriyanto yang tak undang dirinya jadi pembicara
Ahok mengatakan, tidak mempunyai maksud menjatuhkan KPK perihal undangan acara itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan tidak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu narasumber di acara Festival Hari Anti Korupsi pada Kamis (9/12) kemarin karena tengah sibuk mengurus masalah di Jakarta. Terlebih menurut Ahok, dalam acara itu dirinya tidak diundang oleh semua pimpinan KPK.
"Saya tidak membatalkan diri. Kebetulan pada saat itu saya sedang mengurusi hal penting lainnya di Jakarta yang kebetulan tidak bisa ditinggalkan. Apalagi saya juga kan tidak diundang oleh semua Pimpinan KPK, cuma Pak Johan Budi yang ngundang saya waktu itu," kata Ahok saat peresmian RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12).
Ahok mengatakan, ada dua pimpinan KPK yang tidak mengundang dirinya untuk hadir sebagai narasumber di acara itu. Menurut Ahok, dua pimpinan KPK tersebut adalah Taufiequrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji.
"Tapi stafnya enggak mau ngomong (siapa pimpinan KPK yang membatalkan), cuma bilang ada arahan dari pimpinan," kata Ahok.
Ahok mengatakan, tidak mempunyai maksud menjatuhkan KPK perihal undangan acara itu. Akan tetapi menurut dirinya persoalan ini karena salah satu oknum.
"Saya bukan su'udzon atau menjelekkan KPK, sama sekali tidak menjelekkan, saya hanya bilang itu oknum," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kecurigaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang batal diundang di acara festival Hari Anti korupsi di Bandung. Menurut Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, pembatalan Basuki sebagai narasumber di kasus itu tak terkait kasus Sumber Waras yang mereka tangani.
"Sudah kami klarifikasi tentang pembatalan narsum, sama sekali tidak ada kaitannya dengan apapun pun itu" kata Indriyanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/12).
Sebagai bukti tak ada kaitannya dengan kasus Sumber Waras, tambahnya, KPK tetap memberikan penghargaan yang diterima Inspektorat sebagai perwakilan Pemprov DKI.
"Bahkan kami minta Ahok untuk mewakili Pemprov DKI yang akan menerima penghargaan atas pengendalian gratifikasi terbaik," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriyanti, juga mengatakan hal yang sama. "KPK mengundang Gub DKI sebagai pembicara dan sebagai penerima penghargaan gratifikasi untuk pemprov DKI dlm rangkaian FESTA. Yang sebagai pembicara diganti karena ada perubahan acara, tetapi KPK tetap mengundang Gub DKI sebagai penerima penghargaan gratifikasi tanggal 10 Desember. KPK serahkan ke Pak Ahok memenuhi undangan tersebut atau tidak," jelas Yuyuk.
Baca juga:
RSUD Pasar Minggu resmi beroperasi
Ahok minta tenaga medis di Ibu Kota tingkatkan pelayanan
Pimpinan KPK pertanyakan logika pikiran Ahok soal krimalisasi
KPK sebut Ahok sendiri yang batalkan diri jadi pembicara
Menkominfo: Utang 4G ke Gubernur DKI Jakarta lunas!
JK tawarkan opsi pada Ahok, wisma atlet dikerjakan pemerintah pusat
Ini penjelasan Ruki soal pimpinan KPK batalkan Ahok jadi pembicara
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.