Ahok soal MUI haramkan BPJS: Waduh, mesti ngomong sama DPR

"Karena BPJS itu kan undang-undang, sebelumnya disahkan DPR."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan bertanya kepada DPR soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sesuai syariat Islam.

Hal itu lantaran dirinya mengaku tidak begitu paham dengan fatwa tersebut.

"Waduh, kalau haram mesti ngomong sama DPR," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/7) sore.

Ahok beralasan, harus dipertemukan antara MUI dengan pihak DPR. Hal itu lantaran pembentukan BPJS adalah hasil pembahasan Undang Undang disahkan oleh DPR.

"Karena BPJS itu kan undang-undang, sebelumnya disahkan DPR," pungkasnya.

Diketahui, MUI mengumumkan hasil kajian pihaknya tentang BPJS Kesehatan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat Islam. Putusan itu ditetapkan di Pesantren at-Tauhidiyah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.

Sidang yang dipimpin Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin itu membahas sejumlah program pemerintah, termasuk modus transaksional yang dilakukan BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqih mu'amalah. Hal itu didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur lainnya.

"Tampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar-para pihak," seperti dikutip dari dokumen hasil sidang dalam laman resmi www.mui.or.id.

Baca juga:
Ini sistem BPJS Kesehatan yang diharamkan MUI
BPJS Kesehatan haram, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Ini penjelasan lengkap BPJS Kesehatan soal fatwa haram MUI
Ini solusi MUI bagi warga yang sudah pegang kartu BPJS
DPR pertimbangkan niatan MUI soal BPJS syariah
JK akan temui ulama bahas fatwa MUI soal BPJS haram
Ini penjelasan MUI soal BPJS Kesehatan haram