Ahok: Sudah lazim di seluruh dunia bebankan pembangunan ke pengusaha
Namun Ahok mengaku tidak bermaksud membuat pengusaha rugi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok selalu mengandalkan uang swasta atau pengusaha untuk pembangunan ibu kota. Biasanya Ahok meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan infrastruktur.
Terbaru, Ahok mengambil langkah membuat perjanjian dengan para pengembang pemegang izin reklamasi Teluk Jakarta. Perjanjian tersebut mengatur pengembang untuk menyerahkan kontribusi tambahan terlebih dahulu agar izin pelaksanaan dan izin prinsip dapat diperpanjang.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang diamanahkan untuk mengawasi produk dan iklan rokok yang beredar? Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Badan POM RI diamanahkan untuk mengawasi produk dan iklan rokok yang beredar.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
Menurut Ahok, tidak ada yang keliru dengan keputusannya untuk menarik kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Sebab pembangunan menggunakan dana pengusaha sudah lazim dilakukan negara lain. Namun Ahok mengaku tidak bermaksud membuat pengusaha rugi.
"Kami itu menambahkan beban kepada dia (Pengusaha), pasti mengurangi keuntungan dia pasti, tapi bukan merugikan dia. Untuk membangun infrastruktur dengan cara itu lazim dilakukan di seluruh dunia," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/5).
Dia mencontohkan Malaysia. Di Malaysia, pemilik gedung yang ada di sepanjang kota punya kewajiban membangun trotoar. Dengan begitu uang negara bisa dibagi rata untuk membiayai kebutuhan lain yang bersifat prioritas. Sistem semacam ini bisa diterapkan di Jakarta.
"Kalau kita mau beresin trotoar di Jakarta dengan panjang 1.300 kilometer dikali dua kanan kiri total 2.600 kilometer. Kalau kita hanya anggarkan Rp 50 miliar atau Rp 100 miliar tiap tahun, butuh 25-50 tahun baru selesai," ungkapnya.
"Makanya memang sudah seharusnya di seluruh dunia pembangunan infrastruktur dibebankan kepada pengusaha, dibebankan kewajiban jadi menguntungkan dia juga," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Baca juga:
Agus Rahardjo sebut data kasus reklamasi makin banyak
Kontribusi 15 persen di proyek reklamasi disebut bentuk gratifikasi
Ahok: Ada 'mainan' baru buat orang yang fitnah saya
Ahok naik pitam ditanya keabsahan kontribusi tambahan reklamasi
Kemendagri: Ahok salah buat perjanjian kontribusi tambahan reklamasi
KPK terus dalami keterlibatan staf Ahok dalam kasus suap reklamasi